Pengamat Pajak: Indonesia-Singapura Tidak Perlu Saling Sewot

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam mengatakan, dalam konteks globalisasi, kebijakan pajak di suatu negara tentu akan berpengaruh ke negara tetangga sekawasan dalam memperebutkan investasi.

"Sehingga suatu negara akan merespons kebijakan pajak negara tetangganya. Dan ini hal biasa dan tidak perlu satu sama lain saling sewot. Apalagi di kawasan ASEAN belum ada harmonisasi pajak," kata Darussalam dihubungi Jumat (22/7/2016).

Darussalam menilai, daripada mengurusi langkah-langkah yang disiapkan Singapura untuk menjegal program amnesti pajak, lebih baik pemerintah Indonesia fokus pada program amnesti pajak sebagai langkah awal babak baru sistem perpajakan di Indonesia.

"Yang penting, pemerintah segera menyiapkan reformasi Undang-undang (UU) pajak yang lain seperti UU KUP, UU PPh dan UU PPN," imbuh Darussalam.

Menurut dia, respons Singapura yang akhir-akhir ini banyak jadi bahan pembicaraan justru menunjukkan bahwa program amnesti pajak merupakan kebijakan tepat dalam rangka reformasi sistem perpajakan dan menarik modal masuk ke Indonesia.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani mengatakan, dari hasil survei internal yang dilakukan awal tahun ini, diperkirakan ada 3.200 anggota Apindo yang akan memanfaatkan fasilitas baik deklarasi maupun repatriasi.

"Kami melakukan survei kepada 10.000 responden, yang kembali 3.200. Perkiraan harta yang akan diikutkan amnesti mencapai Rp 2.000 triliun," ucap Hariyadi.

Hariyadi optimistis 50 persen anggotanya akan mengikuti program amnesti pajak di tiga bulan pertama.

Dia juga bilang, 'iming-iming' dari Singapura tidak terlalu menggiurkan ketimbang potensi bisnis di Indonesia.