"Anggota Eksekutif, Legislatif, Yudikatif Apakah Sudah Melaporkan Pajaknya dengan Benar?"

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit menilai ada kekeliruan cara pandang sejumlah pihak terhadap kebijakan amnesti pajak.

Selama ini, kata dia, amnesti pajak dipersepsikan sebagai kebijakan yang hanya pro-pengusaha.

Padahal, kata dia, amnesti pajak merupakan kesempatan bagi semua wajib pajak memperbaiki data perpajakannya yang selama ini tidak dilaporkan secara jujur kepada negara.

"Kita jangan munafiklah, jangan merasa yang harus bayar pajak yang kaya saja, yang besar, yang pengusaha. Pejabat, apakah itu eksekutif, legislatif, yudikatif sekalipun apakah melaporkan pajaknya dengan benar?" ujar Anton dalam acara talk show salah satu radio swasta di Jakarta, Sabtu (23/7/2016).

Ia menuturkan, amnesti pajak merupakan satu kebijakan yang memang dibutuhkan. Sebab, pada 2018 nanti, sektor keuangan dunia akan terbuka sehingga penggelapan harta kekayaan di luar negeri justru bisa jadi masalah.

Sejumlah negara tidak akan lagi menutup rapat-rapat data keuangan orang asing yang menyimpan dananya di negara tersebut.

Bahkan, Swiss yang dikenal sebagai negara yang sangat ketat menjaga data para nasabahnya sudah mulai melonggarkan kebijakan tersebut.

Sementara itu, di dalam negeri, Pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan penegakan hukum lebih tegas bagi semua wajib pajak yang tidak melaporkan kekayaannya dengan akurat kepada negara.

Rencananya kebijakan penegakan hukum itu akan dimulai pada 2017. Oleh karena itu, Apindo, kata dia, sangat mendukung kebijakan amnesti pajak karena diyakni mampu mengubah era perpajakan di Indonesia.

Data-data pajak diperkirakan akan lebih akurat dan gelontoran ratusan bahkan ribuan triliun rupiah akan masuk ke Indonesia.

Nantinya, kata Anton, dana tersebut akan menjadi dana likuiditas dan bisa digunakan untuk mendanai pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi bisa melaju lebih pesat.