15 Koperasi Ajukan Diri Jadi Penyalur KUR

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya sudah menerima permohonan 15 koperasi untuk menjadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR).

Dari jumlah tersebut, baru satu koperasi yang sudah disetujui, yakni Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa yang berkantor pusat di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Adapun koperasi lainnya masih dalam penilaian.

"Modal, sistem IT jadi syarat koperasi itu menjadi penyalur KUR. Ini banyak, koperasi sudah 15, mungkin akan bertambah lagi," ungkap Puspayoga dalam keterangan resminya, Senin (25/7/2016).

Selain itu, syarat koperasi untuk menjadi penyalur KUR pada dasarnya sama dengan bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB).

Syarat itu di antaranya non-performing loan (NPL) di bawah 5 persen, portofolio kredit di atas 5 persen, online system dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), serta melakukan kerja sama pembiayaan dengan Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Kami fokus ekonomi kerakyatan, Presiden Jokowi sangat konsisten, UKM diberikan kemudahan pembiayaan," jelas Puspayoga.

Menurut dia, Presiden Jokowi sangat mendukung program koperasi dijadikan sebagai penyalur KUR, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengembangkan koperasi. Salah satu bentuk dukungan Presiden yakni dengan memberikan lahan kelapa sawit milik negara yang tadinya dikelola pihak swasta kepada koperasi.

"Presiden apresiasi, sebanyak-banyaknya koperasi bisa menjadi penyalur KUR. Pada 2017 bunga KUR akan turun jadi 7 persen dan perhatian beliau kepada koperasi sangat tinggi, di daerah tanaman kelapa sawit akan diberikan tanah negara bukan ke swasta lagi, tapi kepada koperasi," katanya.

"Koperasi UKM itu sebuah keharusan yang harus disentuh, dengan apa? Dengan regulasi, bukan uang. Misalnya UKM diberikan bunga murah, ini yang harus kita ke depankan," pungkasnya.