Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Faktor Penyebab Migrasinya Ribuan Triliun Dana WNI ke Luar Negeri

Kompas.com - 25/07/2016, 19:41 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sudah bukan rahasia umum bila para orang kaya di Indonesia lebih gemar menyimpan dananya di luar negeri.

Diperkirakan, totalnya lebih dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp 11.400 triliun.

Menunut Direktur Indef Enny Sri Hartati, ada dua faktor yang membuat ribuan triliun dana tersebut migrasi dari Indonesia ke luar negeri.

Pertama, lemahnya penegakan hukum di Indonesia. "Tranksaksi ke luar negeri itu longgar sekali. Misalnya dokumen ekspor impor bisa berbeda dengan barang yang ada di dalam kontainer," ujar Enny kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (25/7/2016).

Ia menilai, praktik culas perdagangan luar negeri tersebut sudah jelas menyalahi aturan.

Namun, pengawasan yang longgar membuat penegakan hukum menjadi mandul. Akibatnya, pemerintah tidak mampu menangkap potensi pajak sebenarnya dari aktivitas ekonomi tersebut.

Para pengusaha pun akhirnya memilih menempatkan hasil culasnya tersebut di luar negeri.

Para pengusaha akan berpikir berkali-kali lipat menempatkan hasil bisnisnya di dalam negeri.

Sebab petugas pajak pasti akan mempertanyakan asal dana tersebut.

Faktor kedua, kata Enny, migrasinya dana orang Indonesia disebabkan perbedaan kebijakan pajak antar-negara.

Sejumlah negara tidak sungkan memberikan tarif pajak korporasi, PPh, hingga PPn jauh rendah dibandingkan di Indonesia, bahkan ada yang nol persen.

Meski imbal hasil deposito perbankannya kecil, sejumlah negara menawarkan pajak yang sangat rendah sehingga dana dari luar negeri berbondong-bondong masuk.

Indef sendiri, kata Enny, belum memiliki data mengenai kapan migrasi besar-besaran dana orang Indonesia ke luar negeri terjadi.

Meski begitu, ia menilai, pemerintah harus mengambil langkah perbaikan. Hal yang paling mendasar adalah menciptakan iklim investasi atau bisnis yang sehat.

"Perbaiki investasi dan pemberian perizinan dunia usaha harus lebih mudah dan transparan sehingga tidak ada lagi underground economy," kata Enny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com