Wacana "Superholding" dan Pembubaran Kementerian BUMN Diminta Lebih Matang

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembentukan superholding dan pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memiliki konsep yang jelas.

Menurut Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, konsep pembentukan superholding yang dangkal justru bisa merusak budaya kerja BUMN.

"Kalau holding itu didefinisikan atau diterjemahkan hanya sebagai menggabungkan BUMN tanpa pertimbangan bisnis yang matang, ini justru akan merusak kerja BUMN," ujar Enny di Jakarta, Senin (25/7/2016).

Sementara itu untuk wacana pembubaran Kementerian BUMN, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas kementerian tersebut.

Selama ini, kata Enny, keberadaan Kementerian BUMN merupakan kebutuhan untuk membuat perusahaan-perusahaan plat merah transparan dan akuntabel.

Meski secara teknis, sejumlah BUMN juga sudah dipandu oleh kementerian teknis lainnya, pemerintah memilki peran besar menciptakan sistem agar perusahaan-perusahaan plat merah mengikuti pola good corporate goverment.

"Jadi konsep ini harus diperjelas terlebih dahulu. Misalnya holding itu harus dalam kerangka untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing," kata Enny.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno melempar wacana pembentukkan superholding dan pembubaran Kementerian BUMN.

Ia menjadikan negeri tetangga, Singapura dan Malaysia, menjadi salah satu acuan wacana pembentukan superholding tersebut.

"Memang kalau kita lihat negara lain seperti di Singapura dan Malaysia itu mereka bentuknya superholding. Di Malaysia itu Khasanah, sedangkan di Singapura juga ada Temasek," ujar Rini di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta, kemarin.

Menurut Rini, keputusan Singapura dan Malaysia membentuk superholding BUMN membuat perusahaan-perusahaan BUMN di negara tersebut lebih lincah berbisnis.

Saat ini, kata Rini, BUMN Malaysia dan Singapura bisa lebih banyak berbicara di tingkat dunia dibandingkan Indonesia. Hal itu, menurut dia, terjadi berkat pembentukkan superholding BUMN.