Jadi Menteri ESDM, Arcandra Puji Capaian Sudirman Said

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terpilih, Arcandra Tahar, memuji kinerja Kementerian ESDM di bawah pimpinan Sudirman Said. Hal itu ia sampaikan seusai serah terima jabatan di kantor Kementerian ESDM, di Jakarta, Rabu (27/7/2016).

“Izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk membangun dan memimpin sektor energi. Selama hampir dua tahun (di bawah Sudirman), beberapa lorong yang dulunya gelap sekarang sudah dapat kita lihat dengan jelas. Untuk itu, mari kita lanjutkan,” kata Arcandra.

Sebagai informasi, selama menjabat sebagai Menteri ESDM, Sudirman telah membuahkan sejumlah capaian di sektor energi. Salah satu yang paling menonjol yaitu pemberantasan mafia minyak dan gas bumi (migas) dengan membentuk tim Reformasi dan Tata Kelola Migas (RTKM) di bawah Faisal Basri.

Tim ini pula yang kemudian memberikan rekomendasi untuk likuidasi Petral. Selain itu, di bawah Sudirman pula, Kementerian ESDM meluncurkan Program Indonesia Terang (PIT).

Program ini bertujuan untuk mempercepat elektrifikasi di seluruh pelosok negeri, di samping proyek kelistrikan yang dicanangkan pemerintah, yakni program 35.000 megawatt (MW).

Arcandra mengatakan, setelah dia menetap lebih dari 20 tahun di Amerika Serikat, tiba-tiba saja Presiden RI Joko Widodo memanggilnya untuk mengemban tugas memajukan sektor energi sesuai dengan Nawacita.

“Kalau ditanya visi dan misi saya, Presiden sudah menyampaikan tidak ada visi dan misi menteri. Yang ada adalah visi dan misi presiden,” imbuhnya.

Hal yang pasti, kata dia, sektor energi ke depan harus lebih baik dengan berbagai upaya transformasi sektoral. Arcandra mengungkapkan, transformasi sektor energi merupakan suatu keharusan untuk menciptakan kemandirian bangsa dan kedaulatan energi.

“Transformasi ESDM di berbagai sektor ini ada tiga pilar utamanya. Pertama, proses bisnis yang transparan dan terukur. Kedua, sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman. Ketiga, teknologi tepat sasaran yang bisa mempercepat bisnis,” kata dia.

Di samping itu, ia juga menyampaikan, pemerintah perlu memberikan jaminan investasi bagi pelaku sektor energi sesuai dengan koridor hukum dan perundang-undangan. Dalam kesempatan tersebut, Arcandra menekankan perlunya perbaikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (migas).

“Kita menyadari UU 22 Tahun 2001 perlu kita perbaiki karena kondisi saat ini sangat berbeda dari kondisi pada saat UU ini dibuat,” ucapnya.