Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dradjad H Wibowo
Ekonom

Ekonom, Lektor Kepala Perbanas Institute, Ketua Pembina Sustainable Development Indonesia (SDI), Ketua Pendiri IFCC, dan Ketua Dewan Pakar PAN.

"Reshuffle" Jilid 2 Memperkuat Sistem Presidensial, tetapi...

Kompas.com - 28/07/2016, 12:01 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto


KOMPAS.com - Setelah rumornya timbul tenggelam selama beberapa bulan, reshuffle kabinet jilid 2 akhirnya terjadi juga.

Di permukaan, reshuffle ini banyak menimpa menteri bidang ekonomi. Namun, sebagai mantan pimpinan parpol, saya melihat reshuffle ini justru lebih banyak mengandung sinyal dan gebrakan politik dari Presiden.

Ujungnya adalah penguatan sistem presidensial, di tengah realitas politik multi-partai yang kompleks. Yang lebih penting lagi, meskipun eksekutif (Presiden, Kepala Daerah) bukan pimpinan parpol, otoritas eksekutif tetap jauh lebih kuat daripada otoritas parpol.

Kedua hal tersebut sangat positif bagi demokrasi dan tata pemerintahan kita. Ada beberapa alasan yang mendasari analisis saya.

Pertama, Presiden akhirnya mengabaikan tekanan politik yang sangat kuat dari PDIP untuk menggusur Rini Soemarno. Bukan hanya itu. Menteri yang pernah berseberangan dengan Rini pun tergeser.

Kegagalan pemerintah menurunkan harga daging sapi selama Ramadhan dan Idul Fitri tidak lepas dari pertentangan tajam antara Menteri BUMN dan Menteri Pertanian versus Menteri Perdagangan.

Kubu pertama dipertahankan. Tom Lembong digeser. Rini saat ini adalah the untouchable yang mendapat kepercayaan penuh dari Presiden.

Kedua, reshuffle ini menjadi koreksi yang cukup keras kepada Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla.

Dua menteri politisi terdekatnya diganti, yaitu Yuddy Chrisnandi dan Ferry Mursyidan Baldan. Saya sangat mengetahui kedekatan keduanya dengan Wapres.

Dari kelompok non-politisi, Sofyan Djalil digeser, Sudirman Said diganti. Yang lebih menarik, Sudirman Said secara publik menyerang Dirut PLN Sofyan Baasyir yang "dilindungi" Rini. Lagi-lagi Rini yang lebih didengar.

Koreksi terhadap Wapres makin jelas dengan masuknya Sri Mulyani.

Ketika menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) di bawah Presiden SBY, Sri Mulyani sering berseberangan dengan Wapres Jusuf Kalla. Padahal saat itu beliau—Jusuf Kalla—adalah Ketum Golkar dengan kursi terbanyak di DPR.

Satu lagi, politisi PAN yang didukung Wapres, Didik J Rachbini, tidak jadi masuk kabinet. Memang Didik bukan calon utama dari Ketum PAN Zulkifli Hasan. Namun logikanya, dukungan Wapres menjadi poin positif.

Ketiga, Presiden memberi peringatan keras kepada para menteri agar tidak ribut di publik. Tidak boleh sesama menteri saling kepret di publik.

Tidak boleh ada "Ahok-isme" di kalangan menteri. Rizal Ramli, Yuddy Chrisnandi, dan Sudirman Said—dengan kontroversi "papa minta saham" dan PLN—diganti.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com