Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Pendapat Faisal Basri Terkait Kebijakan Afkir Dini yang Diduga Terkait Kartel Ayam

Kompas.com - 04/08/2016, 08:30 WIB
Achmad Fauzi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan pemusnahan secara massal (afkir dini) indukan ayam atau parent stock oleh 12 perusahaan pembibitan ayam tidak masuk kategori kesepakatan kartel.

Menurut dia, perusahaan pembibitan ayam malah merugi lantaran harus memotong ayam yang produktif. Kebijakan afkir dini ini sendiri dipelopori oleh pemerintah, yakni oleh Kementerian Pertanian.

Faisal menyatakan pendapatnya tersebut, terkait posisi dirinya sebagai saksi ahli dalam sidang dugaan Kartel ayam di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta, Rabu (3/8/2016).

“Saya melihat afkir dini adalah bentuk koreksi pemerintah terhadap kebijakan impor yang kebablasan," kata Faisal. 

"Pemerintah saat membuka keran impor GGPS (great grand parent stock) telah membuat pasokan anak ayam (day old child/DOC) berlebih. Imbasnya,, harga ayam hidup di tingkat peternak jatuh." 

Faisal menuturkan,pemerintah membuka keran impor GGPS di 2013 untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan daging ayam di masyarakat. 

"Ternyata hitung-hitungannya tidak pas sehingga terjadi kelebihan pasokan (DOC). Sebenarnya, kondisi kelebihan pasokan ini di atas kertas bisa dihitung," ucap Mantan Komisioner KPPU ini.

Faisal juga menilai kebijakan afkir dini dilakukan pemerintah untuk melindungi peternak kecil dan Industri. Sebab jika tidak ada tindakan tersebut, maka peternak kecil akan merugi karena kelebihan pasokan tersebut membuat harga jual ayam dibawah biaya produksi.

"Kalau tidak ada tindakan segera dan kondisi kelebihan pasokan berlanjut, maka peternak-peternak kecil akan dicaplok oleh segelintir perusahaan besar," jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Faisal, KPPU tidak bisa memperkarakan kebijakan pemerintah terkait instruksi ke 12 perusahaan untuk melakukan afkir dini.

Harusnya, kata dia, KPPU hanya memberikan saran atau masukan kepada pemerintah terkait kebijakan tersebut.

"Pelaku usaha dalam perkara afkir dini ini hanya sebatas patuh dan menjalankan aturan pemerintah," ucapnya.

Sekadar Informasi, pada akhir 2015, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian telah berikan intruksi kepada 12 perusahaan untuk melakukan afkir dini sebanyak 6 juta indukan ayam.

Instruksi itu dikeluarkan untuk memperbaiki harga ayam hidup di tingkat peternak yang jatuh di bawah harga produksi akibat berlebihnya pasokan anak ayam.

Kompas TV Harga Ayam dan Ikan Semakin Mahal

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com