Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Beri Contoh Konkret Berhemat Anggaran daripada Cuma Arahan

Kompas.com - 06/08/2016, 21:35 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden RI Joko Widodo diharapkan tidak hanya memberikan arahan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menghemat anggaran.

Jokowi diharapkan memberikan contoh konkret penghematan anggaran, salah satunya dengan mengurangi perjalanan dinasnya.

“Kalau disebutkan belanja yang tidak efisien dihilangkan, kalau dilihat, paling banyak perjalanan dinas kan Presiden? Untuk proyek jalan tol trans-Sumatera saja sudah enam kali meninjau,” kata ekonom senior Insititute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri.

“Harapan saya, Presiden yang memberikan contoh terlebih dahulu,” tuturnya lagi.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi bahwa kunjungan Jokowi ke berbagai daerah berarti menunjukkan ‘negara hadir’, Faisal menilai Jokowi memiliki sistem untuk melakukan pengawasan, di samping kunjungan langsung.

“Kalau (ini) tidak (bisa dilakukan), berarti sistem tidak jalan. Dia kan sebenarnya bisa memonitor dari istana,” ucap Faisal.

(Baca juga: Ahok yang Pertama Kali Ditegur Saat Jokowi Blakblakan soal Serapan Anggaran Daerah)

Dalam sidang kabinet paripurna, Rabu (3/8/2016), pemerintah telah menyepakati pemangkasan anggaran sebesar R 133,8 triliun, terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 65 triliun, serta dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (5/8/2016), menyampaikan, anggaran sebesar Rp 65 triliun itu besar. Namun, dibandingkan dengan total anggaran yang dikucurkan K/L sebesar Rp 767 triliun, pemotongan Rp 65 triliun tersebut sebetulnya tidak terlalu besar, meski sebelumnya juga sudah ada efisiensi anggaran Rp 50,01 triliun.

“Belanja-belanja yang tidak prioritas dan bisa membuat ekonomi naik meningkat secara cepat itu adalah belanja-belanja pegawai yang memang tidak diperlukan, belanja dari sisi dana operasional, perjalanan dinas, biaya konsinyering, atau bahkan pembangunan gedung-gedung pemerintah yang sangat tidak mendesak,” kata Sri merinci jenis belanja yang perlu dikurangi.

Sri memastikan, jika belanja-belanja semacam itu dipotong, tidak akan mengurangi daya dorong dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendorong penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan.

Dalam sebuah diskusi on air, Sabtu (6/8/2016) Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menuturkan, seharusnya tidak akan ada masalah operasional birokrasi dengan adanya pemotongan anggaran di K/L dan transfer daerah. Apalagi pemerintah telah mengubah pendekatan dari money follow function menjadi money follow program.

“Dalam membuat suatu kebijakan misalnya, kalau bisa dua kali pertemuan selesai, buat apa lima kali. Monitoring dua kali selesai, buat apa lima kali?” kata Arif.

(Baca juga: Jokowi Pangkas Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Transfer Daerah)

 

Kompas TV Ahok Tanggapi Pernyataan Jokowi Tentang Serapan Anggaran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com