Industrialisasi, Tantangan Pemerintah Menjaga Pertumbuhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada hari Jumat (5/8/2016) akhir pekan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan  bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II 2016 sebesar 5,18 persen year on year. Angka itu berada di atas konsensus analis 5 persen. Sementara PDB kuartalan tumbuh 4,02 persen quarter to quarter.

Pendukung pertumbuhan antara lain adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi publik, juga fixed investment yang bertumbuh moderat.

Chief Economist Bahana TCW Invesment Management Budi Hikmat mengatakan, pertumbuhan pada kuartal kedua ini bisa jadi juga merupakan dampak dari percepatan pengeluaran pemerintah pada sektor infrastruktur yang hasilnya sudah mulai tampak mendukung sektor produksi dan distribusi.

"Akhir pekan lalu, indeks saham merespon positif terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah,” kata dia melalui siaran pers ke Kompas.com, Minggu (7/8/2016).

Pengeluaran  pemerintah yang dipercepat itu memerlukan dana yang cukup besar, tetapi  pengumpulan pajak hanya mencapai 35 persen dari target, sehingga program tax amnesty menjadi salah satu program yang harus menjadi solusi agar pemerintah dapat melanjutkan pembangunan.

Menurut dia, investasi pemerintah merupakan crowding in investment. Artinya, apa yang didukung pemerintah akan menarik investasi swasta untuk melanjutkan investasi lanjutan.

Budi menyarankan, pemerintah jangan mengerem upaya-upaya membangun infrastruktur yang sudah dilakukan.

Tantangan Pemerintah

Walaupun pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya pertumbuhan itu lebih banyak disokong oleh permintaan domestik. Sehingga masih ada tantangan untuk memperbaiki pertumbuhan yaitu mendorong industrialisasi.

Jika dilihat, rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari kuartal kedua 2015 yang ketika itu masih berada sekitar  22 persen, sementara pada kuartal kedua 2016 ini rasio itu tercatat terus menipis menjadi sekitar 21,5 persen saja.

Perlu dilakukan revitalisasi pada bidang manufaktur sehingga rasio ini meningkat. Indonesia tidak hanya dapat mengandalkan ekspor barang mentah saja seperti selama ini, tetapi harus bergerak untuk mengekspor produk-produk barang jadi yang mendukung industri.

Selain itu, untuk mendukung pertumbuhan pemerintah juga perlu mengajak sektor swasta untuk berpartisipasi untuk membangun infrastruktur.

"Kekuatan pemerintah untuk membangun infrastruktur terbatas sehingga perlu mengajak sektor swasta untuk ikut membangun infrastruktur bersama dengan pemerintah," pungkas Budi.