Kebijakan Baru, Importir Sapi Bakalan Harus Bangun Peternakan Terlebih Dahulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menerapkan kebijakan baru bagi importir sapi. Sebelum pengusaha mengadakan impor sapi, khususnya sapi bakalan, mereka diwajibkan membuka peternakan sekaligus penggemukan sapi terlebih dahulu di dalam negeri.

"Harus ada kompensasinya, yaitu dia harus breeding, dia harus membuat peternakan terlebih dahulu," ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/8/2016).

Caranya, pengusaha harus mengajukan proposal kepada pemerintah terlebih dahulu sebelum mengajukan besaran impor. Setelah itu pemerintah akan menghitung berapa kompensasi yang harus dilakukan oleh pengusaha itu.

Kompensasi itu terkait jumlah sapi yang diternakkan serta luas lahan peternakan.

"Setelah itulah baru (pemerintah) berikan kuotanya," ujar Enggar.

Jika pengusaha tidak melaksanakan kompensasi, pemerintah tidak akan memberikan izin impor.

Enggar mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan demi mewujudkan kemandirian pangan di masa mendatang. Sapi-sapi yang diternakkan pengusaha itu diyakini berkembang sehingga kebutuhan dalam negeri bisa dipenuhi sendiri.

"Kami tidak bisa berbicara short term saja. Tetapi kami juga harus bicara jangka panjang karena melibatkan juga peternak daerah," ujar Enggar.

Kebijakan ini, diakui Enggar, belum dikomunikasikan ke para pengusaha. Namun ia yakin kebijakan ini diterima oleh pengusaha.