Jamin Dana Repatriasi Tak Lari Lagi, DBS Indonesia Siap Buka-bukaan

JAKARTA, KOMPAS.com — Meski bagian dari kelompok usaha DBS Group Singapura, Bank DBS Indonesia siap buka-bukaan memberikan akses kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memonitor rekening khusus dana repatriasi.

Pemberian akses tersebut dilakukan untuk menjamin agar dana repatriasi tidak lari lagi ke luar negeri sebelum 3 tahun.

"Jika terdapat perubahan dari rekening khusus nasabah (amnesti pajak) tersebut, kami akan laporkan ke Ditjen Pajak," ujar Head of Wealth Management Bank DBS Indonesia, Widrawan Hindrawan, di Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Bank DBS Indonesia merupakan salah satu bank yang sudah ditunjuk menjadi bank persepsi oleh pemerintah. Tugasnya adalah menampung dana repatriasi hasil kebijakan amnesti pajak.

Meski tergabung dalam DBS Group Singapura, Bank DBS Indonesia menegaskan akan mengikuti semua aturan yang berlaku di Indonesia.

"Kami berstatus PT (perseroan terbatas) di Indonesia. Kami sangat mematuhi aturan," kata Widrawan.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Novi Puspita Wardani menuturkan, bank-bank yang ditunjuk sebagai bank persepsi sudah memiliki semacam kontrak dengan pemerintah.

Salah satu kontraknya adalah tidak boleh melakukan kegiatan yang menghambat pelaksanaan pengampunan pajak.

"Jadi artinya kami menunjuk gateway yang mendukung program amnesti pajak," kata Novi.

Menurut dia, Bank DBS Indonesia tidak bisa dikategorikan sebagai bank asing karena sudah berbadan hukum Indonesia.

Oleh karena itu, penunjukan Bank DBS Indonesia sebagai pintu masuk dana repatriasi sama saja dengan bank-bank asli Indonesia.