Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Pos-pos Anggaran Kementerian yang Bakal Dipangkas

Kompas.com - 12/08/2016, 15:09 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro, Jumat (12/8/2016), menggelar rapat koordinasi terkait efisiensi anggaran APBNP 2016, utamanya untuk belanja kementerian/lembaga (K/L).

Pemerintah dalam sidang kabinet paripurna pada Rabu (3/8/2016) telah merencanakan efisiensi belanja K/L sebesar Rp 65 triliun.

Darmin kepada wartawan usai rapat mengatakan, penghematan belanja K/L bersumber dari sejumlah pos belanja dan K/L.

“Dari perbaikan duplikasi anggaran K/L dan alokasi ke DAK, seperti di Kemendikbud sebesar Rp 1,4 triliun. Kemudian dari efisiensi lelang, seperti di Kementerian PU-Pera sebesar Rp 2,1 triliun, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp 875 miliar,” kata Darmin.

“Ada juga penghematan dari perjalanan dinas, rapat, dan konsinyering di semua K/L sekurang-kurangnya Rp 6,5 triliun, serta belanja operasional sekurang-kurangnya Rp 8,3 triliun,” kata dia lagi.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut lebih jauh menjelaskan, efisiensi belanja K/L juga akan dilakukan dengan mengurangi belanja iklan, pemeliharaan dan pembangunan gedung, pengadaan kendaraan serta peralatan kantor, juga langganan daya dan jasa serta honorarium tim/kegiatan.

“Akan tetapi, perjalanan dinas yang terkait program prioritas itu tidak akan dipotong. Sebab memang ada kementerian yang perjalanan dinasnya ke luar negeri karena harus bertemu lembaga-lembaga atau kelompok internasional, baik ekonomi maupun politik,” imbuh Darmin.

Meskipun ada efisiensi, pemerintah menjamin anggaran untuk kontrak yang sedang berjalan serta belanja sosial, seperti untuk Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tidak dipotong.

Rencananya, Presiden akan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) tentang efisiensi anggaran kedua ini pekan depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com