Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bappebti Siapkan Aturan untuk Tampung Dana Repatriasi dari "Tax Amnesty"

Kompas.com - 15/08/2016, 07:00 WIB
Aprillia Ika

Penulis

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tengah menyiapkan aturan untuk tampung dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Aturan yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bappebti ini diharapkan akan selesai dalam dua bulan mendatang, atau pada Oktober tahun ini. 

Kepala Bappebti Bachrul Chairi mengatakan, pihaknya harus memikirkan aturan yang sesuai agar dana "mudik" ini tetap berada di Indonesia selama tiga tahun.

Bachrul menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan spesifikasi produk untuk menampung dana repatriasi ini untuk bursa berjangka. 

"Yang bisa dipastikan adalah produk untuk tax amnesty ini akan didesain hanya untuk produk multilateral atau khusus untuk komoditas," ujarnya seusai acara Pelatihan Wartawan mengenai Industri Perdagangan Berjangka Komoditi bertajuk "Memahami Margin, Hedging, dan Capital (Risk) Management" di Yogyakarta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, nantinya produk yang akan menampung dana repatriasi ini bisa diinvestasikan pada produk berjangka berbasis komoditas yang sudah ada di bursa berjangka.

Beberapa komoditas yang sudah ada saat ini yaitu emas, kopi, kakao, crude palm oil (CPO), dan timah.

"Produknya memang sama, tapi jalurnya terpisah dari perdagangan yang normal," ujar dia.

Beberapa faktor harus diperhitungkan oleh otoritas pengawas perdagangan berjangka dalam rangka menerbitkan aturan soal penempatan dana "mudik" ini. Salah satunya yakni faktor keamanan.

Menurut Bachrul, perlindungan investor harus ditingkatkan untuk mengatasi naiknya keluhan nasabah ke pialang berjangka. Sebab, jangan sampai praktik si pialang berjangka ini merugikan Wajib Pajak peserta tax amnesty yang ingin menempatkan dana repatriasinya ke perusahaan perantara tersebut.

Seperti diketahui, pada akhir 2014 lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis daftar perusahaan investasi keuangan yang bermasalah. Sebanyak 23 perusahaan ternyata tercatat sebagai anggota Bursa Berjangka Jakarta dan di bawah pembinaan dan pengawasan Bappebti.

Selain itu, Bachrul juga mengatakan bahwa Bappebti mempertimbangkan untuk membuat kontrak baru yang bisa menampung dana repatriasi.

"Kami juga mempertimbangkan menambah kontrak mineral dan energi akan bisa memperbesar pasar berjangka," tambah dia.

Sebagai tambahan informasi, saat ini ada 70 pialang berjangka dan 2.429 wakil pialang berjangka. Indonesia memiliki dua bursa berjangka dan dua lembaga kliring berjangka.

Data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyatakan, selama semester 1-2016, volume pedagangan bilateral (kontrak berjangka keuangan) mencapai 2,87 juta lot dengan nilai transaksi Rp 41,66 triliun.

Sedangkan transaksi multilateral (kontrak komoditas) mencapai 719.663 lot dengan nilai transaksi Rp 8,96 triliun.

Kompas TV Cara Menghindari Investasi Bodong
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com