Belanja RAPBN 2017 Tinggi, Pemerintah Siasati dengan Utang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka kemungkinan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk menarik utang lebih cepat atau front loading pada awal tahun depan untuk pembiayaan APBN 2017.

Hanya saja, pemerintah masih akan melihat dinamika situasi keuangan di akhir 2016.

"Saya kira untuk mengamankan pembiayaan di awal tahun dan mengantisipasi gejolak tentu saja akan kami lihat kondisi pengelolaan kas, tetapi front loading bisa kita terapkan di 2017," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR), Robert Pakpahan, di Jakarta, Rabu (17/8/2016).

Di dalam RAPBN 2017, anggaran belanja negara mencapai Rp 2.070,5 triliun. Sedangkan penerimaan negara hanya Rp 1.737,6 triliun.

Defisit ditargetkan Rp 332,8 triliun atau 2,41 persen dari PDB.

Penarikan utang lebih cepat dirasa perlu dilakukan mengingat masih rendahnya harga komoditas yang menjadi sumber pemasukan negara.

Belum lagi, sumber penerimaan pajak masih belum maksimal.

Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan pendanaan jangka pendek untuk membiayai pembangunan pada 2017 nanti.

Pemerintah menyadari bahwa sebagain utang yang ambil tidak digunakan untuk hal-hal yang produktif.

Lantaran keseimbangan primer keuangan Indonesia masih negatif, sebagian utang digunakan untuk membayar utang masa sebelumnya yang sudah jatuh tempo.

Meski begitu, pemerintah menjamin kalau defisit tidak akan melebihi ketentuan yang sudah tertuang dalam APBN.

"Pembayaran utang yang akan jatuh tempo tahun depan akan dipastikan dilaksankan dan itu tidak akan memperlebar defisit," kata Robert.