Penerapan "Smart City" Butuh Kolaborasi Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com – Penerapan "smart city" di Indonesia membutuhkan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan bukan kompetisi. Dengan demikian, dapat terwujud masyarakat yang Indonesia yang cerdas.

“Untuk mencapai kemajuan yang lebih pesat dalam mendukung terwujudnya Indonesia cerdas, dibutuhkan suatu organisasi atau kolaborasi yang menghimpun berbagai stakeholder baik dari industri, pemerintah, pendidikan, komunitas maupun masyarakat yang melibatkan kota-kota di Indonesia,” kata Ketua Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas (APIC) Suhono Harso Supangkat dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/8/2016).

Embrio dari APIC adalah Forum Smart Indonesia Initiatives. Komunitas ini menghelat Forum Smart City Ke-2 pada tanggal 20-21 Juli 2016 di Surabaya.

APIC dibentuk karena dirasa perlu adanya kehadiran organisasi atau kolaborasi yang merangkul berbagai stakeholder baik dari industri, pemerintah, pendidikan, komunitas maupun masyarakat yang melibatkan kota-kota di Indonesia.

Hasil pertemuan di Surabaya adalah “Surabaya Smart City Statement." Salah satunya soal perlunya kolaborasi seperti yang saya utarakan di atas.

"Selain itu diajukan pengembangan  model Smart City Garuda sebagai acuan awal pengembangan Kabupaten, Kota dan Desa cerdas yang perlu terus di kembangkan untuk acuan pembangunan Indonesia Cerdas,” kata Suhono.

Dia mengungkapkan, ekosistem yang terdiri dari sumber daya manusia, tata kelola, dan teknologi yang mencukupi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Desa, Kabupaten, Kota, dan Provinsi yang cerdas.

Implementasi solusi cerdas dimulai dari penyelesaian masalah yang kecil, namun dilakukan secara tepat dan didukung oleh segenap stakeholder daerah.

Solusi-solusi ini diimplementasikan secara strategis, bertahap dan berkesinambungan.

“Ini perlu kami buat peta jalan di tingkat Desa, Kabupaten, Kota, Provinsi maupun Nasional,” kata dia.

Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur jaringan Informasi dan sektor kota yang efisien dan efektif melalui penggunaan berbagi infrastruktur, merupakan syarat mutlak di dalam mewujudkan kota cerdas.

Selain itu perlu adanya arahan pemerintah melalui regulasi kota, kabupaten, desa, provinsi cerdas perlu diperjelas melalui partisipasi para pemangku kepentingan.

Sementara anggaran untuk pembangunan kota cerdas perlu disiapkan dengan baik oleh pemerintah dan swasta melalui regulasi yang jelas dan mudah dilaksanakan.

“Untuk efektifitas, saling beroperasi (interoperability) dan keberlangsungan dalam pembangunan ekosistem cerdas secara nasional diperlukan standardisasi dengan kandungan lokal yang maksimal ,melalui kebijakan yang berkualitas,” lanjut dia.

Secara terpisah, Direktur Enterprise dan Business Service PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Muhammad Awaluddin yang masuk dalam Kompartmen Smart Citizen di APIC menyatakan, memang sudah saatnya mengurangi kata berkompetisi untuk membangun negeri.

“Kurangi kata berkompetisi, perbanyak kata berkolaborasi karena semua demi satu smart city Indonesia,” tutupnya.