Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Merasa Berutang pada Rakyat, Ketua DPR Minta Hal Ini ke Anggota Parlemen

Kompas.com - 30/08/2016, 14:00 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ade Komarudin meminta seluruh anggota parlemen untuk membantu pemerintah mencapai target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Ade dalam lokakarya bertajuk 'Development Effectiveness to Implement The SDGs' mengajak partisipan melihat bahwa kini semakin banyak kemiskinan di seluruh dunia.

Menurut Ade, menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan akses pendidikan serta kesehatan hanya bisa dicapai melalui kerja nyata.

"Untuk itu anggota parlemen harus mampu menjadi aktor utama, untuk menjadi pelaksana pembangunan berkelanjutan. Karena kita (DPR) berhutang pada rakyat kita yang telah memilih kita untuk duduk di parlemen," kata dia di Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Ade menyadari, sebagian kalangan memilih skeptis dan menilai target SDGs terlalu ambisius. Sebagai informasi, SDGs melingkupi 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator pembangunan.

Target ini lebih banyak dibandingkan target Milenium Development Goals (MDGs) yang hanya delapan tujuan, 21 target serta 48 indikator.

Politisi Golkar itu juga mengatakan, di samping melalui kerja nyata, target pembangunan berkelanjutan itu hanya bisa dicapai jika korupsi benar-benar diberantas.

Atas dasar itu, ia mendorong kerja sama antar instansi dan lembaga internasional untuk memberantas korupsi, yang menurutnya sudah menjadi 'endemik' di Indonesia.

"Anggota parlemen harus memastikan kepentingan rakyat Indonesia bisa terwakili dan terealisasi," ucap Ade.

Dalam kesempatan sama, President Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Fadli Zon menambahkan, saat ini seluruh negara di dunia sangat ambisius untuk mencapai target SDGs.

Wakil Ketua DPR RI itu menyebutkan, parlemen bisa menjadi mitra berharga untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Fadli menyinggung satu hal, yakni fungsi pengawasan DPR dalam pengelolaan dana pembangunan, baik yang diberikan oleh pemerintah maupun lembaga internasional.

Menurut Fadli, dana pembangunan itu harus dikelola transparan dan akuntabel agar bisa mencapai tujuan SDGs. (Baca: Ini Target-target Pembangunan Dunia yang Belum Bisa Dicapai Indonesia)

Kompas TV Kinerja DPR RI Saat Ini Dinilai Terburuk? (Bag 1)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com