Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Potensi Kesadaran Pajak Masyarakat dari Gegernya "Tax Amnesty"

Kompas.com - 03/09/2016, 18:00 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepekan ini, program pengampunan pajak bikin "geger" publik. Sosialisasi yang kurang membuat masyarakat resah karena merasa menjadi sasaran program yang sejatinya memprioritaskan para pengusaha besar itu.

Keresahan itu kian menjadi-jadi karena ada bayang-bayang denda 200 persen bagi mereka yang tidak menggunakan program pengampunan pajak yang berlangsung sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 itu.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo justru melihat ada sisi positif dari gegernya amnesti pajak.

"Belum pernah terjadi kita demam pajak seperti demam batu akik. Semua resah karena merasa cemas 'saya patuh atau tidak patuh (bayar pajak). Atau adakah kesalahan saya?'," ujar Yustinus di dalam acara talk show akhir pekan Sindo Trijaya, Jakarta, Sabtu (3/9/2016).

Menurut dia, pertanyaan yang muncul di masyarakat itu mengidentifikasi mulai adanya kesadaran tentang keawajiban membayar pajak sebagai warga negara. Hal itu dinilai penting karena bisa dijadikan modal mereformasi sektor pajak yang selama ini masih terbelenggu minimnya kesadaran masyarakat membayar pajak.

"Nah tinggal apakah pemerintah mampu menangkap potensi kesadaran ini menjadi modal sosial untuk gotong royong membangun pilar perpajakan yang baik," kaya Yustinus.

Di tempat yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menilai gegernya amnesti pajak bukan kejadian biasa. Ia menilai keresahan masyakarat akibat amnesti pajak cerminan mulai terbangunnya kesadaran akan pajak.

"Kesadaran Ini luar biasa," kata Hestu. Sebelumnya, masyarakat menumpahkan keresahannya di jejaring sosial lantaran merasa jadi bagikan yang disiasati pemerintah untuk mengikuti program tax amnesty.

Di Twitter, para netizen bahkan membuat hastag #stop bayar pajak sebagai bentuk kritik kepada pemerintah.

Setelah Istana bersuara tentang keresahan masyarakat itu, Dirjen Pajak langsung mengeluarkan aturan untuk meredakan suasana.

Isinya menyebutkan bahwa petani, nelayan, dan pensiunan serta seluruh masyarakat yang pendapatnya di bawah Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yakni Rp 4,5 juta perbulan, tidak perlu mengikuti program tax amnesty.

Kompas TV Tax Amnesty (Masih) Gagal Capai Target

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com