Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BI Yakin Rupiah Terus Menguat, Ini Alasannya?

Kompas.com - 05/09/2016, 11:37 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan optimis bahwa nilai tukar rupiah akan terus berada dalam tren penguatan yang berlanjut.

Pada bulan Juli 2016 hingga Agustus 2016 saja, nilai tukar rupiah terus menunjukkan geliat penguatannya. Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, penguatan nilai tukar rupiah terjadi lantaran risiko eksternal yang kian menurun.

Pada saat yang sama, terjadi pula optimisme terhadap aliran dana dari program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Dari kalkulasi BI, ada tiga alasan penguatan nilai tukar rupiah. Pertama, masuknya aliran modal asing dalam jumlah yang cukup tinggi.

"Tahun ini saja (aliran modal asing yang masuk) sudah sekitar Rp 160 triliun. Ini sudah masuk ke portofolio asing membeli SBN (Surat Berharga Negara) atau saham," kata Perry saat menyampaikan kuliah umum di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Senin (5/9/2016).

Alasan kedua adalah para investor asing memiliki kepercayaan diri terhadap prospek ekonomi Indonesia yang membaik. Pasalnya, di negara-negara sekawasan Asia lainnya, negara yang memiliki prospek pemulihan ekonomi yang baik hanya India dan Indonesia.

Sementara itu, alasan penguatan rupiah lainnya adalah ekspektasi program pengampunan pajak.

Setelah disahkannya Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak, aliran dana asing yang masuk terus berlanjut. Untuk itu, bank sentral optimis kebijakan pengampunan pajak dapat berhasil. Hal ini ditandai dengan beberapa perusahaan besar yang sudah mulai untuk menjadi peserta pengampunan pajak.

"Pengampunan pajak tidak hanya membawa likuiditas untuk belanja modal, tapi juga membawa likuiditas dari luar yang akan mendorong penguatan rupiah," jelas

Perry. Pada awal September, yakni 1 September 2016, nilai tukar rupiah berada pada posisi Rp 13.269 per dollar AS. Sementara itu, pada tanggal 2 September 2016 rupiah bergerak ke posisi Rp 13.261 per dollar AS dan hari ini berada pada kisaran Rp 13.197 per dollar AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com