Indonesia Tegaskan Komitmen Pertukaran Data Perbankan pada Pertemuan G20

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia membawa sejumlah agenda ekonomi dalam pertemuan negara G20 di Hangzhou Internasional Expo Center (HIEC), China.

Salah satunya yakni menegaskan komitmen Indonesia dalam program pertukaran data otomatis perbankan Automatic Exchange of Information (AEoI).

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, Indonesia memberikan penjelasan kepada negara G20 tentang penyelarasan aturan dalam negeri dengan kebijakan AEoI.

"Ada beberapa item, dan salah satunya Undang-Undang Perbankan terkait kerahasiaan bank," ujar Suahasil di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/9/2016).

Saat ini, Indonesia dinilai belum selaras dengan rencana negara G20 untuk menerapkan AEoI. Sebab Undang-Undang Perbankan di Indonesia memuat pasal kerahasiaan data perbankan.

"Kita (Indonesia) yang dianggap sebagai yang tidak fully comply. Makanya kami perbaiki itu supaya bisa fully compliant nanti sehingga bisa kita manfaatkan AEoI itu," kata dia.

Tahun ini, revisi Undang Undang Perbankan sudah dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Urgensi pembahasan revisi UU itu dilatarbelakangi rencana penghapusan pasal kerahasiaan data perbankan.

Penghapusan pasal tersebut dianggap sebagai konsekuensi dari kesepakatan perjanjian AEoI antar negara.