Pemerintah Akan Pangkas Belanja Lagi jika Target Amnesti Pajak Tak Tercapai

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah telah menyiapkan rencana antisipatif jika target penerimaan pengampunan atau amnesti pajak (tax amnesty) sebesar Rp 165 triliun pada tahun ini tidak tercapai.

Jika target ini tidak tercapai maka ada potensi shortfall penerimaan pajak yang lebih besar dari Rp 219 triliun.

“Banyak hal yang bisa dilakukan, melebarkan defisit dari 2,5 persen (outlook) mendekati tiga persen, atau penundaan belanja yang bisa pemerintah geser ke 2017. Ini alternatif yang akan dilakukan untuk melihat kemungkinan outlook 2016,” kata Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Kunta WD Nugraha, di Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Untuk diketahui, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak per 6 September 2016 pukul 17.45 WIB, jumlah uang tebusan yang masuk baru mencapai Rp 5,19 triliun, atau sekitar 3,1 persen dari target Rp 165 triliun.

Kunta mengatakan, keputusan pemerintah untuk melakukan antisipasi pengamanan APBN 2016 akan diambil setelah melihat perkembangan program pengampunan pajak pada 30 September 2016.

Sementara ini, pemerintah masih memegang outlook bahwa target Rp 165 triliun tercapai, dan shortfall penerimaan pajak tidak lebih besar dari Rp 219 triliun.

“Jadi intinya saat ini kami tetap memegang outlook yang disampaikan (Menkeu) di DPR dan di berbagai kesempatan bahwa defisit APBN di 2,5 persen, shortfall pajak Rp 219 triliun, dan efisiensi belanja Rp 137,6 triliun,” ujar Kunta.

Dia memperkirakan, sebenarnya bisa juga terjadi shotfall penerimaan pajak lebih rendah dari Rp 219 triliun.

“Kalau itu terjadi, maka penundaan DAU bisa dibayar kembali,” pungkas Kunta.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 ada sebanyak 169 daerah yang terkena penundaan penyaluran DAU, dengan total mencapai Rp 19,4 triliun.

Penundaan penyaluran DAU ini merupakan salah satu langkah efisiensi anggaran tahun 2016.