Menko Perekonomian: Pertumbuhan Ekonomi Bergantung pada Realisasi "Tax Amnesty"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyadari, realisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty memiliki peran yang besar untuk ekonomi nasional pada 2017.

(Baca: BI Perkirakan Dana Repatriasi "Tax Amnesty" Hanya Rp 180 Triliun hingga Maret 2017)

"Sebetulnya (pertumbuhan ekonomi) paling bergantung pada tax amnesty ini berjalan," ujar Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Menurut Darmin, ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi pada 2017 melebihi target yang disepakati pemerintah dan DPR yakni 5,1 persen. Hal itu bisa terjadi bila program tax amnesty bisa berjalan dengan baik dan realisasinya sesuai dengan target yang dipatok pemerintah.

"Kalau dia (amnesti pajak) bagus, (pertumbuhan) bisa dinaikkan di atas 5,1 persen sebetulnya. Kalau tidak cukup bagus, 5,1 persen pun sudah bagus," kata Darmin.

(Baca: Menko Darmin Minta BI Tak Buru-buru Justifikasi Target "Tax Amnesty" Tidak Tercapai)

Meski begitu, hingga hari ini, realisasi uang tebusan baru Rp 7,68 triliun dari target Rp 165 triliun. Sedangkan dana repatriasi baru Rp 16,1 triliun dari target Rp 1.000 triliun. Sementara dana deklarasi baru mencapai Rp 322,6 triliun dari target Rp 4.000 triliun.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan realisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak akan memenuhi target. Hal itu diungkapkan saat rapat dengan Komisi XI DPR.

"Kami perkirakan tebusan di 2016 hanya Rp 18 triliun, dan di 2017 hanya Rp 3 triliun. Jadi total Rp 21 triliun dibanding target Rp 165 triliun," ujar Gubenur BI Agus Martowardojo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9/2016) malam.

Tidak hanya uang tebusan, dana repatriasi juga diperkirakan meleset jauh. Seperti diketahui, pemerintah mematok Rp 1.000 untuk dana repatriasi. "Kami perkirakan repatriasi itu Rp 180 triliun, yang oleh pemerintah ditetapkan Rp 1.000 triliun," kata Agus.