Kembangkan Pertanian di Perbatasan, Mentan dan Menteri Desa Hilangkan Jalur Distribusi Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berasama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigasi Eko Putro Sandjojo menggelar rapat koordinasi pangan bersama sejumlah perwakilan pemerintah daerah.

Dalam rapat tersebut dibahas mengenai program membangun lumbung pangan di wilayah perbatasan.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di wilayah perbatasan dan menekan angka barang selundupan.

Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Amran bersama Menteri Desa dan Sekretaris Jenderal Kementan di Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Mentan mengatakan, berkembangnya sektor pertanian di perbatasan akan menghilangkan jalur distribusi barang selundupan secara ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia, sekaligus membuka pintu ekspor produk pertanian.

"Membangun dari pinggiran itu adalah arahan presiden. Tahun depan nggak ada lagi beras masuk selundupan dari negara tetangga tapi tahun depan beras organik Indonesia masuk ke negara tetangga. Kami baru ekspor ke Belgia, Amerika itu harganya mahal," ucap Amran, di Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (16/9/2016).

Sementara itu, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo menambahkan, lebih dari 70.000 desa di Indonesia 80 persen penduduknya hidup dari bercocok tanam.

Ada desa yang sukses karena fokus pada unggulan tertentu, namun masih banyak desa yang belum memiliki produk tani unggulan.

"Desa yang sukses memiliki kesamaan yaitu fokus pada satu produk unggulan tertentu. Tetapi banyak desa yang belum fokus produk tertentu dan ada desa yang ekonominya bagus tetapi sarana prasarananya tidak memadai. Kami butuh masukan dari bupati mengenai itu," pungkas Eko.