Pemerintah Optimistis Tak Pangkas Anggaran Kembali

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mewanti-wanti agar defisit anggaran jangan mepet atau mendekati 2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebab, perkiraan mantan Gubernur Bank Indonesia itu, defisit anggaran yang akan diperoleh dari seluruh pemerintah daerah saja bisa mencapai 0,3 persen.

"Berarti pusat jangan 2,7 persen. Harus di bawah itu," kata Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Darmin mengakui, pelebaran defisit anggaran mungkin saja terjadi melihat penerimaan posisi terakhir dan belanja yang sudah dikeluarkan pemerintah, termasuk melesetnya perkiraan kedua pos, baik belanja maupun penerimaan.

Namun, Darmin optimistis tidak akan ada pemotongan anggaran jilid III untuk APBN Perubahan 2016. "Barangkali yang bisa dibilang, ya tidak ada lagi rencana pemotongan," kata Darmin.

Darmin mengatakan, pemerintah memiliki berbagai opsi seandainya penerimaan negara jauh dari target dan berpotensi membuat defisit anggaran lebih lebar lagi. "Kalau sampai penerimaan enggak tercapai, pemerintah bisa menerbitkan obligasi jangka pendek (SPN)," kata Darmin.

Tak bisa dimungkiri belanja APBN kemungkinan besar membengkak. Melesetnya perkiraan belanja datang dari salah satu pos belanja yakni biaya operasi yang harus diganti pemerintah atau cost recovery.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, usai rapat kabinet terbatas, di istana negara sore ini menyampaikan, realisasi cost recovery hingga Juli 2016 sudah mencapai 6,5 miliar dollar AS. Sementara cost recovery di APBN Perubahan 2016 hanya dianggarkan 8 miliar dollar AS.

"Oleh karena itu, kemungkinan bahwa cost recovery akan melebihi yang ada dalam APBN Perubahan yang sebesar 8 miliar dollar AS, akan memberikan tambahan pengeluaran. Ini menambah risiko APBN 2016," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.