Penyaluran Kredit Produktif Belum Optimal, Pemprov Sulteng Bentuk Jamkrida

PALU, KOMPAS.com — Direktur Utama Bank Sulteng Rahmat Abdul Haris mengaku saat ini penyaluran kredit produktif yang dilakukan bank pembangunan daerah Sulawesi Tengah (Sulteng) itu belum optimal.

Selama ini, porsi consumer masih mendominasi penyaluran kredit Bank Sulteng, mencapai 70 persen. Sisanya disalurkan pada sektor produktif.

Menurut Rahmat, salah satu kendala penyaluran kredit ke sektor produktif termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yakni syarat agunan yang dimiliki calon debitor.

Namun demikian, kata dia, sebenarnya Bank Sulteng sudah memiliki alternatif solusi, yaitu penyaluran kredit produktif kepada kelompok, misalnya kelompok tani.

Dengan begitu, diharapkan penyaluran kredit produktif termasuk ke UMKM tidak hanya di angka 30 persen, tetapi meningkat menjadi 40 persen.

“Kalau sektor yang potensial untuk kredit produktif ini antara lain perkebunan, seperti kakao, pertanian, peternakan, dan perikanan,” kata Rahmat, di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (22/9/2016).

Berdasarkan data Bank Sulteng, outstanding penyaluran kredit per 30 Juni 2016 sebesar Rp 2,49 triliun.

Guna mendorong penyaluran kredit produktif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini tengah dalam proses pembentukan perusahaan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengatakan, beberapa pekan lalu telah dikeluarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Jamkrida Sulteng.

Ia menargetkan Jamkrida Sulteng bisa beroperasi efektif pada pengujung tahun ini. "Kalau melihat praktik di daerah lain yang maju, saya kira banyak sekali manfaatnya (keberadaan Jamkrida). Apalagi di daerah kami ini ada potensi perkebunan, seperti cengkeh, kopi, kelapa," kata Longki.