Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Revisi Aturan tentang "Cost Recovery"

Kompas.com - 23/09/2016, 19:35 WIB
Achmad Fauzi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah bakal merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan perlakuan perpajakan bagi industri hulu minyak dan gas (migas) bumi.

Revisi PP itu dilakukan karena dinilai menghambat kegiatan industri hulu migas. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, dalam PP tersebut terdapat tiga hal yang menghambat pelaksanaan industri hulu migas. 

Pertama, dalam PP tersebut, pajak tidak langsung seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dibayarkan terlebih dahulu oleh kontraktor. Skema ini, menurut Sri, kurang menarik bagi investor. 

"Kedua, masalah beban pajak pada masa kegiatan eksplorasi. Dengan penerimaan migas yang rendah, yaitu di bawah 40 persen, beban tersebut dianggap sangat membebani kontraktor," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/9/2016). 

Ketiga, kata Sri, saat ini tantangan kegiatan eksplorasi dan pengembangan migas semakin sulit karena penemuan migas lebih banyak di laut dalam sehingga membutuhkan teknologi besar yang membuat biaya produksi meningkat. 

Dengan alasan itu, maka revisi PP tersebut sangat perlu dilakukan. Dalam revisi PP tersebut, nantinya pemerintah memberikan insentif fiskal dan non-fiskal yang dapat meningkatkan nilai keekonomian kegiatan industri hulu migas. 

"Kontraktor akan diberikan fasilitas perpajakan agar bisa menarik investasi yang dapat menciptakan tingkat pengembalian pendapatan secara ekonomi lebih menarik," ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. 

Sri Mulyani mengungkapkan, draf revisi PP tersebut telah diserahkan ke Sekretariat Negara yang selanjutnya menunggu persetujuan dari Presiden.

Sri Mulyani berharap, dengan direvisinya PP tersebut, keekonomian proyek industri hulu migas meningkat melalui indikator tingkat efisiensi atau Internal Rate of Return (IRR) sebesar 2,89 persen.

Sekadar informasi, dalam periode 2011-2014 terjadi tren penurunan jumlah wilayah kerja yang diminati oleh investor, meskipun dalam periode tersebut harga minyak rata-rata bertahan pada angka 100 dollar AS per barrel. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com