Ikut "Tax Amnesty", Sandiaga Uno Tidak Takut Dipolitisasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengusaha Sandiaga Uno menyadari ada konsekuensi dari keputusannya ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Seperti diketahui, Sandiaga memutuskan untuk ikut dalam pertarungan Pemilu DKI Jakarta pada 2017 mendatang sebagai calon wakil gubernur.

"Salah satu nasihat yang saya terima, awal-awal ini pasti akan dipolitisasi," ujar Sandiaga di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Namun, ia siap dengan segala konsekuensi atas keputusannya itu, termasuk disebut sebagai warga negara yang tidak penuh membayar pajak atas harta-hartanya selama ini.

"Saya bilang untuk membangun negeri jangan pernah takut, karena ke depan, itu demi kebaikan bangsa dan negara. Saya tahu ini akan dipolitisasi, tetapi ini adalah undang-undang yang diamanatkan negara dan memberikan hak kepada setiap individu," kata dia.

Bagi Sandiaga, program tax amnesty merupakan kesempatan untuk melaporkan harta kepada negara, sekaligus berkontribusi untuk membantu kas negara yang sedang mengalami kekurangan penerimaan pajak.

Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melaporkan hartanya kepada Ditjen Pajak. Pelaporan harta itu terdiri dari deklarasi dan repatriasi.

Hanya saja, pelaporan harta yang ia laporkan baru atas nama badan usaha atau perusahaan.

Menurut rencana, dalam waktu dekat ia juga akan melaporkan harta atas nama pribadinya. Sampai tadi pagi, kira-kira jumlahnya di atas 10 (perusahaan). Besok untuk pribadi saya akan lakukan, tentu ada informasi yang lebih jelas," ucap dia.