Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendag Urusi Populasi Sapi, Menko Darmin Hanya Tertawa

Kompas.com - 27/09/2016, 16:43 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution hanya tertawa dan sangat irit memberikan komentar ketika ditanya mengenai kebijakan importasi sapi yang baru.

Kebijakan importasi sapi tersebut sebenarnya tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kementerian Pertanian, tetapi justru dikerjakan Kementerian Perdagangan.

"He-he-he. Artinya itu sudah dibicarakan antara Mentan dan Mendag," aku Darmin kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (27/9/2016).

Menurut Darmin, meskipun dengan kebijakan baru ini berarti sistem kuota tidak berlaku lagi, namun pemerintah tetap memperhitungkan kemampuan dari swasta.

Sementara ini, kata dia, ada tiga perusahaan yang sudah berkomitmen mengimpor sapi bakalan bundling dengan sapi indukan, dengan porsi indukan 20 persen dari jumlah bakalan yang diimpor.

Izin impor sapi bakalan yang sudah dikeluarkan untuk Oktober 2016 sampai dengan 2018 sebanyak 300.000 ekor.

"Saya kira tidak akan sampai dia (swasta) merealisasikan seluruh izin yang diberikan, karena ada persyaratan (20 persen indukan)," imbuh Darmin.

Sebagai konsekuensinya, Darmin menyampaikan, tentu saja pemberian izin impor akan lebih ketat. Sebab, tidak semua usaha penggemukan sapi atau feedlots sanggup memenuhi persyaratan kebijakan baru itu.

Sekadar informasi, kebijakan importasi yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan itu adalah izin impor sapi hanya diberikan pada importir pengusaha penggemukan (feedlots) yang mengimpor sapi bakalan sekaligus sapi indukan, dengan perbandingan 1:5.

Menurut Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, kebijakan ini dapat mendorong peningkatan populasi sapi.

(Baca: Jadi Syarat Perizinanan, Kewajiban Impor Sapi Indukan Mulai Berlaku)

Kompas TV Mendag Akui Pemerintah Terlambat Impor Sapi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com