Mengelola Sampah Perkotaan Jadi Energi Listrik, Apa Kendalanya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sampah saat ini menjadi salah satu permasalahan kota yang mendesak untuk ditangani. Sebab jika tidak bijak mengelolanya, akan menimbulkan konflik antarwarga ataupun antarpemangku kepentingan.  

Misalnya saja, beberapa waktu lalu, masalah pengelolaan sampah kota menimbulkan polemik antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD Kota Bekasi, terkait TPST Bantargebang.

Maklum, sampah "orang Jakarta" selama ini diangkut dan ditumbun di Bantargebang yang masuk wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Nah, pada Hari Listrik Nasional ke-71 yang dihelat di JCC Senayan Jakarta, salah satu bahan seminar yang dipaparkan adalah bagaimana pengelolaan sampah perkotaan.

Saat ini, pengelolaan sampah perkotaan jadi energi, memang masih minim. Seharusnya, hal itu jadi peluang bagi investor untuk masuk dan menggarap produksi energi listrik melalui sampah ini.

Data Kementerian ESDM di Mei 2016 menyebutkan, capaian pembangkit listrik berbasis sampah kota di Indonesia baru mencapai 17,6 MW. Padahal, potensi yang dimiliki sekitar 2.066 MW

Di sisi lain, dukungan pemerintah untuk pengelolaan sampah kota juga sudah termaktub dalam berbagai kebijakan.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung target kebijakan energi nasional. Pemerintah menargetkan pengembangan listrik yang bersumber dari bioenergi sebesar 41,8 GW, yang salah satunya yaitu pengembangan sampah kota menjadi listrik.

Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan feed in tariff untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Kota melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota.

Lantas, apa kendala pengelolaan sampah menjadi energi listrik?

Menjawab hal tersebut, Aep Saepul Uyun, Kepala Program Studi Energi Terbarukan Sekolah Pascasarjana Universitas Darma Persada (Unsada) mengatakan bahwa memang pengelolaan sampah perkotaan jadi energi masih sangat kecil.

Salah satu penyebabnya adalah kurangnya edukasi ke masyarakat untuk memilah sampah ketika dibuang, untuk memudahkan proses pembuatan energi. Lazimnya, di Jepang, sampah rumah tangga dibagi jadi sampah organik dan non-organik. Sedangkan di Indonesia, selalu dicampur menjadi satu.

Kurangnya edukasi ini juga membuat "awareness" masyarakat untuk mengolah sampah rumah tangga menjadi hal lain yang produktif juga kurang.

Sebab kedua, yakni pengelolaan sampah yang terpusat di satu tempat. Misal, sampah Jakarta dipusatkan dibuang di Bantargebang saja. Padahal, pengelolaan sampah jadi energi bisa dilakukan di unit-unit terkecil di sekitar lokasi warga. Sehingga sampah tidak harus menumpuk di suatu tempat.

"Teknologi pengolahan sampah jadi energi ada banyak. Itu bisa dibeli oleh stakeholder terkait. Tetapi yang paling penting dalam pengelolaan sampah ini adalah bagaimana manajemen pengelolaannya," kata Aep kepada Kompas.com.