Ini yang Diminta Pengusaha Setelah Program "Tax Amnesty"

JAKARTA, KOMPAS.com - Program pengampunan pajak atau tax amnesty periode I dinilai banyak kalangan mendulang sukses, salah satunya kalangan pengusaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan, realisasi tax amnesty periode I jauh melampaui perkiraan yang menjadi parameter kesuksesan.

Namun demikian, pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk melakukan reformasi perpajakan.

"Catatan bagi kami adalah, sesudah hari ini tentu tidak bisa hanya melihat dari jumlah deklarasi dan uang tebusan. Yang harus dilihat dalam proses selanjutnya yaitu reformasi peraturan perpajakan secara keseluruhan," kata Hariyadi di Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Hariyadi mengatakan, pajak yang ada di Indonesia saat ini hanya dilihat sebagai sebuah fungsi anggaran, bukan fungsi stimulus.

"Ke depan, kami mengusulkan reformasi menuju sistem perpajakan yang ramah bisnis, yang betul-betul mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata dia.

Hariyadi berharap, Apindo juga dilibatkan dalam proses revisi Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), revisi UU PPh, UU PPN serta soal pengadilan pajak, sebagaimana dilibatkan dalam penyusunan UU Pengampunan Pajak.

Di samping soal reformasi perpajakan, Hariyadi juga meminta agar pemerintah mempercepat reformasi birokrasi. Dia berharap ke depan tidak ada lagi birokrasi yang korup.

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, iklim investasi yang baik tidak hanya ditentukan oleh insentif perpajakan.

"Paket-paket kebijakan juga harus dijalankan. Karena pengusaha juga melihat persoalan legal di Indonesia itu bagaimana. Jad saya lihat, iklim investasi tetap menjadi kunci utama," ucap Shinta.

Senada dengan Hariyadi dan Shinta, Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, ada kaitannya antara birokrasi yang korup dan iklim investasi di Indonesia.

"Tax amnesty ini momentumnya menurut saya. Ada kepercayaan dari pengusaha. Pemerintah tinggal mempercepat kebijakan dan reformasi. Sikap birokrasi yang masih korup harus diubah," kata Sofjan.