Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

India Ternyata Juga Terapkan “Tax Amnesty", Bagaimana Hasilnya?

Kompas.com - 03/10/2016, 07:04 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

Sumber BBC News

NEW DELHI, KOMPAS.com — Sama seperti Indonesia, India juga ternyata tengah memberlakukan program pengampunan penghindaran pajak alias tax amnesty.

Kebijakan tersebut berlaku selama empat bulan dan secara resmi berakhir pada Jumat, 30 September 2016 lalu.

Mengutip BBC, Senin (3/10/2016), dari kebijakan amnesti pajak tersebut, India berhasil mengumpulkan puluhan ribu orang wajib pajak yang mendeklarasikan total harta lebih dari 9,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 123 triliun) atas penghasilan dan aset yang selama ini tidak pernah dilaporkan.

Menurut Menteri Keuangan Arun Jaitley, sebanyak 64.275 deklarasi berhasil terkumpul. Wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak tersebut ditawarkan imunitas dari tuntutan, sebagai ganti pembayaran pajak, dana tebusan, dan biaya tambahan lainnya.

Diestimasikan, pemerintah bisa memperoleh setidaknya hampir 4,5 miliar dollar AS dari skema tersebut. Penghasilan yang tidak dideklarasikan merupakan permasalahan besar di India.

Pada awal tahun 2016 ini, Pemerintah India menghubungi setidaknya 700.000 orang wajib pajak yang diduga melakukan penghindaran pajak dan mendesak mereka untuk mendeklarasikan penghasilan dan aset mereka.

Para wajib pajak tersebut pun diyakinkan bahwa mereka tidak akan dikejar-kejar oleh otoritas pajak kalau mereka mendeklarasikan harta dan membayar uang tebusan.

Salah satu kelompok yang mengikuti amnesti pajak ini adalah kelompok pemilik usaha boga di pinggir jalan di Mumbai yang disebutkan mereka mendeklarasikan hampir 7,5 juta dollar AS.

Namun, dari harta yang dilaporkan peserta tax amnesty di negara ini, disebutkan bahwa jumlah tersebut tidak termasuk jumlah harta yang disimpan di perbankan Swiss maupun di negara surga pajak lainnya.

Investigator pemerintah menduga, jumlah harta yang disimpan di dua tempat itu mencapai kira-kira 500 miliar dollar AS. Pada periode pemilu tahun 2014, Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan janjinya untuk memberantas korupsi dan “uang hitam” tersebut.

Dalam kicauannya di jejaring sosial mikroblog Twitter, Modi menyatakan program amnesti pajak yang dilakukan pemerintahannya berhasil.

Menurut Modi, dana yang diperoleh dari amnesti pajak adalah kontribusi besar terhadap transparansi dan pertumbuhan ekonomi. Dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat India.

Otoritas pajak di India berada di bawah tekanan setelah dokumen kontroversial Panama Papers muncul pada April 2016 lalu, yang menguatkan opini tentang banyaknya warga kaya dan berkuasa menggunakan tax haven untuk menyembunyikan kekayaan mereka. Sekitar 500 warga India masuk daftar pada dokumen Panama Papers.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber BBC News
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perputaran Uang Judi Online di RI sampai Rp 327 Triliun Setahun

Perputaran Uang Judi Online di RI sampai Rp 327 Triliun Setahun

Whats New
Bapanas Pastikan Konflik Israel-Iran Tak Pengaruhi Masuknya Komoditas Pangan yang Rutin Diimpor

Bapanas Pastikan Konflik Israel-Iran Tak Pengaruhi Masuknya Komoditas Pangan yang Rutin Diimpor

Whats New
Pasca Akuisisi BPR, KoinWorks Fokus Inovasi dan Efisiensi Tahun Ini

Pasca Akuisisi BPR, KoinWorks Fokus Inovasi dan Efisiensi Tahun Ini

Whats New
Lion Air Bantah 2 Pegawai yang Ditangkap Menyelundupkan Narkoba Merupakan Pegawainya

Lion Air Bantah 2 Pegawai yang Ditangkap Menyelundupkan Narkoba Merupakan Pegawainya

Whats New
Indofarma Akui Belum Bayar Gaji Karyawan Periode Maret 2024, Mengapa?

Indofarma Akui Belum Bayar Gaji Karyawan Periode Maret 2024, Mengapa?

Whats New
Pesetujuan KPR BSI Kini Hanya Butuh Waktu Satu Hari

Pesetujuan KPR BSI Kini Hanya Butuh Waktu Satu Hari

Spend Smart
Bank Sentral Inggris Diprediksi Pangkas Suku Bunga pada Mei 2024

Bank Sentral Inggris Diprediksi Pangkas Suku Bunga pada Mei 2024

Whats New
Cara Membuat Kartu ATM BCA Berfitur Contactless

Cara Membuat Kartu ATM BCA Berfitur Contactless

Work Smart
Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Pertanyaan Umum tapi Menjebak dalam Wawancara Kerja, Apa Itu dan Bagaimana Cara Jawabnya?

Work Smart
Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Menko Airlangga soal Kondisi Geopolitik Global: Belum Ada Apa-apa, Kita Tenang Saja...

Whats New
Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Pasar Perdana adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Work Smart
Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Apa Dampak Konflik Iran-Israel ke Industri Penerbangan Indonesia?

Whats New
HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

HUT Ke-35 BRI Insurance, Berharap Jadi Manfaat bagi Masyarakat

Rilis
Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Menperin Siapkan Insentif untuk Amankan Industri dari Dampak Konflik Timur Tengah

Whats New
Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com