Menko Darmin: BUMN Minta PMN Bukan karena Sudah Tidak Bisa Hidup

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa pemberian suntikan dana ke badan usaha milik negara (BUMN), melalui penyertaan modal negara (PMN), memiliki alasan yang kuat.

Krakatau Steel, misalnya, membutuhkan dana untuk membangun pembangkit listrik guna menunjang produksinya.

Meski proyek itu bisa dikerjakan oleh swasta. Namun, pemerintah memilih Krakatau Steel untuk membangunnya.

"Kami memberi kesempatan kepada BUMN untuk mengerjakan pekerjaan itu, bukan karena BUMN sudah tidak bisa hidup sehingga minta PMN," ujar Darmin saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (3/9/2016).

Menurut dia, pembangunan pembangkit listrik sangat dibutuhkan oleh Krakatau Steel. Pasokan listrik yang dihasilkan akan mampu menopang peningkatan produksi perusahaan baja nasional tersebut.

Saat ini, kata Damin, peluang bisnis Krakatau Steel terbuka lebar setelah pemerintah membuka pembangunan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt kepada swasta.

Pembangunan pembangkit listrik itu membutuhkan banyak pasokan bahan baku baja. Saat itulah produk Krakatau Steel bisa mengisinya.

Berdasarkan hitungan pemerintah, pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt membutuhkan 46.000 kilometer besi dan baja untuk transmisi.

"Kita tahu China itu banyak produksi (besi dan baja). Tetapi masa kita tidak bisa bersaing dalam memproduksi tiang-tiang besi itu. Sayang sekali kalau itu jatuh ke tangan negara lain," kata Darmin.

Ia juga mengatakan bahwa satu proyek bisa dikerjakan dengan berbagai skema pembiayaan. Bisa murni menggunakan APBN, bisa diserahkan kepada badan usaha, bisa juga dikerjakan dengan kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Oleh karena itu, ucap Darmin, empat BUMN meminta PMN kepada negara sebesar Rp 9 triliun. Keempatnya adalah PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Krakatau Steel, dan PT Jasa Marga.

Nantinya, dana PMN itu akan digunakan untuk pengembangan bisnis keempat BUMN. Investasi yang dilakukan berupa pembangunan infrastruktur dan pembangunan pabrik baja, infrastruktur pembangkit listrik, serta rumah susun sederhana milik (rusunami).