Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

India Terapkan "Tax Amnesty", Dananya untuk Apa?

Kompas.com - 05/10/2016, 09:56 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

Sumber CNBC

NEW DELHI, KOMPAS.com — Pemerintah India berhasil mengumpulkan 100 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.300 triliun berkat penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Akan tetapi, Perdana Menteri Narendra Modi tampaknya kesulitan untuk memutuskan kegunaan dana tersebut.

Mengutip CNBC, Rabu (5/10/2016), Pemerintah India selama bulan Juni hingga September 2016 mengirimkan notifikasi kepada sekitar 700.000 wajib pajak.

Notifikasi itu berisi ajakan untuk mendeklarasikan pendapatan dan aset mereka yang dianggap sebagai "uang hitam" dan membayar uang tebusan.

Sebagai imbalannya, pemerintah berjanji wajib pajak tidak akan diseret ke ranah hukum akibat dosa pajaknya.

Akhir pekan lalu, Menteri Keuangan Arun Jaitley mengumumkan program amnesti pajak itu berhasil menjaring 64.275 deklarasi dengan nilai 9,8 miliar dollar AS, dk atas target pemerintah sebesar 7,5 miliar dollar AS.

Sejak lama, India kesulitan mengumpulkan penerimaan pajak dari 1,2 miliar penduduknya karena beragam alasan. Misalnya, banyak warga India bekerja di sektor informal dengan upah yanh dibayar tunai.

Selain itu, ada pula isu birokrasi, inefisiensi, dan korupsi yang merajalela dan akhirnya menyulitkan pemerintah menarik penerimaan pajak.

Hasilnya, hanya 1 persen dari populasi yang membayar pajak pada tahun fiskal 2012-2013.

Jaitley menyatakan, dana yang diperoleh dari program pengampunan pajak akan dialokasikan untuk program jaminan sosial. Akan tetapi, menurut ekonom Citi dalam keterangannya, ketegangan geopolitik di Kashmir saat ini dapat mendorong India mengalokasikan lebih banyak dana untuk pertahanan.

"Sebagian dana tambahan yang masuk dari Skema Deklarasi Pendapatan dapat mendukung alokasi anggaran pertahanan yang lebih besar pada tahun fiskal 2018," tulis ekonom Citi.

Citi pun menyoroti bukti historis ketegangan India dan Pakistan yang sudah lama memanas.

Setelah konflik Kargil tahun 1999, anggaran pertahanan naik 18 persen pada tahun fiskal 2000 menjadi 16 persen dari APBN, atau 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Menurut data IHS, anggaran pertahanan India adalah yang terbesar keempat di dunia tahun ini. Akan tetapi, para ekonom memandang sebaiknya dana yang diperoleh India dari amnesti pajak dialokasikan untuk program sosial ketimbang pertahanan.

"Ini tentunya akan mendorong keyakinan pasar jika pemerintah menargetkan dana tersebut ke pos belanja yang meningkatkan produktivitas ekonomi dan potensi pertumbuhan jangka panjang," jelas Eswar Prasad, profesor senior di Cornell University, AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Sumber CNBC
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com