Ini Harapan UMKM agar Dapat Ikuti Program Amnesti Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada periode II program pengampunan pajak (tax amnesty), pemerintah tengah fokus membidik kepesertaan dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun mengatakan, ada beberapa harapan dari pelaku UMKM untuk dapat mengikuti program amnesti pajak.

Menurut dia, sudah dipastikan bahwa UMKM ini adalah warga negara Indonesia (WNI) dan berkewajiban membayar pajak. Namun, UMKM tidak paham apa yang dimaksud dengan tax amnesty. 

Oleh sebab itu, pertama-tama adalah diperlukan sosialisasi yang lebih masif dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) kepada pelaku UMKM.

Sebab sebelumnya, sosialisasi tax amnesty ini hanya terasa di hotel-hotel besar pengusaha-pengusaha besar dan di gedung-gedung.

Akibatnya, pengusaha pengusaha UMKM tidak mendapatkan sosialisasi dari otoritas perpajakan di Indonesia. 

"Padahal, yang dibutuhkan adalah sosialisasi itu, terutama sosialisasi untuk kesadaran membayar pajak," tegas Ikhsan.

Harapan kedua, yakni bagaimana UMKM mendapatkan pendampingan untuk mengikuti program tax amnesty secara benar. Sebab, untuk UMKM, yang lebih penting dan dibutuhkan adalah bagaimana cara membayar pajak itu, serta bagaimana cara isi formulirnya. 

"Kalau pengusaha-pengusaha besar itu punya konsultan pajak dan bisa deklarasi pajaknya. UMKM tidak punya konsultan pajak. Makanya dari asosiasi-asosiasi membutuhkan konsultan pajak gratis," tambah Ikhsan.

(Baca: Konsultan Pajak Patok Tarif Tinggi untuk Konsultasi "Tax Amnesty")

Menurut Ikhsan, adanya konsultan pajak gratis akan berguna untuk mendampingi pengusaha UMKM dalam melaporkan dan mendeklarasikan pajaknya secara benar.

Lakukan sosialisasi

Sementara itu, Ditken Pajak Kementerian Keuangan berupaya melakukan sosialisasi tax amnesty  dengan menggandeng Forum Komunikasi Pengusaha Kecil Menengah Indonesia (FKPKMI). 

Tujuannya, untuk memberikan pemahaman dan juga penjelasan terkait program tax amnesty kepada UMKM, terutama untuk UMKM dengan penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), yaitu Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun.

(Baca: Dorong UMKM Ikut Amnesti Pajak, Ditjen Pajak Siapkan "Jurus" Khusus)

Sekadar informasi, dalam program tax amnesty ini, pemerintah menargetkan bisa meraup tebusan sebesar Rp 165 triliun hingga akhir periode program ini di 31 Maret 2017. 

Adapun target repatriasi harta WNI yang ada di luar negeri untuk dibawa ke dalam negeri mencapai Rp 1.000 triliun dan deklarasi aset sebesar Rp 4.000 triliun.