Sri Mulyani: "Tax Amnesty" Indonesia Tidak Fasilitasi Uang Hasil Kejahatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja kembali dari kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat (AS) selama satu pekan lebih.

Ia mengungkapkan, salah satu agenda penting kunjungannya ke negeri Pam Sam itu yakni terkait program pengampunan pajak atau tax amnesty.

"Saya jelaskan posisi dari Undang-Undang Nomor 11 tentang tax amnesty tidak digunakan untuk memfasiliatsi uang-uang yang berasal dari kejahatan seperti drug trafficking, human trafficking, dan pencucian uang," ujar perempuan yang kerap disapa Ani itu di Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Menurut Ani, penjelasan itu ia sampaikan kepada lembaga internasional yang sangat disegani yakni Financial Action Task Force (FATF).

Disegani lantaran FATF merupakan satgas yang dibentuk untuk memberantas pencucian uang (money laundring).

Penjelasan itu pula kata Ani sangat penting agar Indonesia terhindar dari daftar hitam negara yang dinilai tidak kooperatif memberantas pencucian uang. Selain itu, Indonesia juga berkepentingan untuk bisa masuk sebagai anggota FATF.

Bahkan, Sri Mulyani juga melakukan pertemuan bilateral dengan negara-negara yang menjadi salah satu pemain utama dalam rangka pelaksanaan FATF, sepeti dengan Menkeu AS, Australia, Kanada, Jerman, dan Inggris.

"Pertemuan ini penting untuk dapatkan dukungan kalau Indonesia butuhkan exchange of information guna terapkan amnesti pajak," kata perempuan 53 tahun itu.