Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kisruh Muara Baru, Kemenko Maritim Minta BPKP Kembali Dilibatkan Sebagai Wasit

Kompas.com - 13/10/2016, 07:57 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan dimintai rekomendasi atau saran solusi untuk menyelesaikan kisruh di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Muara Baru.

Hal ini merupakan kesepakatan antara Perum Perikanan Indonesia dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman.

"Kami sepakat dengan Deputi Menko, kami akan melakukan pembicaraan dengan BPKP. Artinya kami sepakat BPKP yang akan menjadi wasit," kata Sekretaris Perusahaan Agung Pamujo ditemui usai rapat dengan Deputi Menko Maritim Ridwan Djamaluddin, Rabu malam (12/10/2016).

Agung mengatakan, BPKP sedianya pernah dimintai rekomendasi untuk rencana kenaikan tarif empat tahun silam. Namun BPKP memberikan saran agar penilaian lahan seluas 110 hektar milik Perindo di Muara Baru dilakukan oleh appraisal independen.

Akhirnya, Perindo meminta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk melakukan penilaian. Hasilnya, tarif sewa lahan Muara Baru seharusnnya yaitu Rp 351.436 per meter persegi per tahun.

Dengan berbagai pertimbangan, Perindo tidak langsung menaikkan tarif sewa lahan menjadi sesuai perhitungan KJPP. Agung mengatakan, Perindo menaikan tarif dari Rp 41.318 per meter persegi per tahun menjadi Rp 61.500 per meter persegi per tahun pada September 2016.

Selanjutnya, tarif akan dinaikan secara bertahap tiap satu semester dengan kenaikan sebesar 23 persen sampai 1 Juli 2020. Hasil akhirnya pun tarif sewa lahan Muara Baru sebetulnya masih lebih rendah dibandingkan perhitungan dari KJPP.

"Kalau pengusaha mereka mintanya kenaikan harga 20 persen dari sekarang dan tidak ada kenaikan harga lagi," ucap Agung.

Saat ini, Agung menyebutkan, dari total lahan seluas 110 hektar itu tidak seluruhnya diperuntukkan kawasan industri. Seluas 40 hektar merupakan wilayah perairan atau kolam, sedangkan 70 hektar diantaranya daratan.

Dari luas daratan 70 hektar itu, luas kawasan industri hanya sekitar 26,8 hektar. Sisanya merupakan sarana publik seperti jalan dan SPBU. Agung menyampaikan pula, ada 96 perusahaan yang berlokasi di areal seluar 26,8 hektar itu.

"Dari lahan 26,8 hektar itu ada yang untuk ruang pendingin, ada yang untuk pengolahan ikan, ada yang tidak digunakan sama sekali atau mangkrak. Tapi seluruhnya sudah disewa," kata Agung.

(Baca: Susi: Kenapa Urusan Negara Harus Terganggu Lima Pengusaha Muara Baru?)

Kompas TV Nelayan Muara Baru Gelar Aksi Modok Produksi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com