Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ekspor Konsentrat Longgar, tetapi Pengawasan Pembangunan "Smelter" Lebih Ketat

Kompas.com - 13/10/2016, 09:30 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan memberikan kelonggaran ekspor konsentrat namun dengan aturan dan pengawasan yang lebih ketat.

Jenderal TNI (Purn) itu pun memastikan, pengusaha pertambangan yang tidak taat akan mati dengan sendirinya.

"Tapi jangan pernah kalian terfikir, (pelonggaran ini karena) saya ditekan oleh siapa pun. Tidak ada yang bisa tekan (saya). Udah. Pangkat saya sudah tinggi," kata Luhut kepada wartawan di Jakarta, Rabu malam (12/10/2016).

Adapun aturan yang lebih ketat itu, kata Luhut, diantaranya pengenaan bea keluar progresif yang lebih tinggi. Saat ini, bea keluar untuk ekspor konsentrat diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (Nomor) 153 Tahun 2014.

Luhut juga memastikan, pemberian izin ekspor konsentrat harus sesuai dengan rencana perkembangan smelter. Sebagaimana diketahui, pembangunan smelter saat ini belum banyak kemajuan namun izin ekspor tetap diberikan.

Dikonfirmasi hal tersebut, Luhut menegaskan, hal itu disebabkan kurangnya pengawasan. Oleh karenanya, Luhut akan meminta jajarannya di Kementerian ESDM untuk serius mengawasi pembangunan smelter.

"Jangan bicara yang lalu. Ke depan, kalau kau (pengusaha) tidak penuhi kami tindak tegas. Makanya kalau bikin aturan itu harus ada pengawasan. Kalau bilang sampai 30 persen, dicek, item-nya apa saja 30 persen itu," jelas Luhut.

Yang pasti, kata Luhut, instrumen bea keluar ekspor konsentrat akan dikenakan secara progresif.

"Pokoknya kamu jangan main-main sama saya. Kalau tahun ini belum ada kemajuan smelter, tahun depan bea keluar kami tingkatkan. Kalau tidak dipenuhi, kamu akan (pengusaha) mati sendiri," pungkas Luhut.

Kompas TV Bank Indonesia: Waspada Rupiah Terlalu Kuat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com