Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Relaksasi Ekspor untuk Nikel dan Bauksit Kandas

Kompas.com - 13/10/2016, 10:00 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, berdasarkan kajian internal Kementerian ESDM pembangunan industri hilir dari dua mineral yakni nikel dan bauksit sudah sangat maju.

Dengan pencapaian tersebut, relaksasi ekspor konsentrat untuk kedua mineral tersebut tidak diperlukan lagi.

"Jadi ini hampir (keputusan) ya. Belum diputuskan. Tetapi hampir pasti, pemerintah tidak akan memberikan relaksasi untuk nikel dan bauksit," kata Luhut kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Meski begitu, Luhut masih meminta waktu sepekan ke depan untuk melakukan kajian kembali, sebelum mengambil keputusan.

Luhut mengatakan, saat ini Indonesia dan Filipina mengontrol lebih dari 60 persen perdagangan nikel dunia.

Industri hilir nikel juga sudah berkembang pesat di Indonesia, dengan investasi tercatat hampir Rp 5 miliar.

Bahkan sudah ada produk turunan seperti stainless steel dan produk yang lebih hilir untuk diekspor. "Itu kemajuan yang tadinya tidak saya bayangkan," ucap Luhut.

China pun mengimpor 40 persen - 60 persen nikel dan produk hilirnya dari Indonesia. China juga membuka industri hilir nikel di Indonesia.

Sementara itu, total smelter nikel di Indonesia saat ini tercatat ada 22 perusahaan. Adapun untuk bauksit, Luhut juga menuturkan, perkembangan hilirisasi untuk bauksit sudah baik. Dengan demikian tidak perlu ada relaksasi ekspor konsentrat.

Tembaga

Berbeda dari nikel dan bauksit, Luhut mengatakan rencana relaksasi untuk tembaga masih terus dikaji. "Karena tembaga ini aneh lagi sifatnya," ucap Luhut.

Yang jelas, ia berharap, untuk logam tanah jarang tidak akan diekspor lagi. Luhut mengaku meski belum tahu bagaimana hal itu bisa dilakukan, dia ingin agar logam tanah jarang diolah di dalam negeri.

"Kita belum punya teknologinya. Tetapi, itu barang sangat langka, dan Indonesia punya besar sekali," kata Jenderal TNI (Purn) itu.

Kompas TV Freeport Belum Kantongi Izin Ekspor Baru

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com