Jepang Bantu RI untuk Masuk Blok Dagang Trans Pacific Partnership

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Vice Minister of Economy, Trade and Industry (METI) Jepang Takumi Ihara, tentang rencana Indonesia masuk ke dalam Trans Pacific Partnership (TPP).

Menurut Menperin, Jepang punya kepentingan tentang rencana Indonesia masuk TPP karena sebagian besar perusahaan yang didorong untuk berorientasi ekspor berasal dari Jepang.

Adapun tiga poin lain yang dibahas pada pertemuan dengan Wakil METI, yakni rencana Japan External Trade Organization (JETRO) menyusun peta jalan jangka panjang dalam pengembangan industri dies (cetakan untuk alumunium) di Indonesia.

Peta jalan ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu rantai pasok global.

“Selain itu, disampaikan mengenai penerapan pajak di Indonesia yang diupayakan dapat mendorong industri Jepang mau berinvestasi. Dan, yang terakhir terkait penyesuaian tarif bea masuk produk otomotif Jepang khususnya untuk bahan baku,” tutur Airlangga di Jakarta, Senin (17/10/2016).

Terkait ketiga hal tersebut, Menperin menanggapi, pihaknya mendukung roadmap yang akan dibuat oleh JETRO dan akan terlibat aktif dalam proses penyusunannya.

“Mengenai soal pajak, kami sampaikan bahwa pemerintah Indonesia sedang melaksanakan tax reform. Sedangkan, terkait dengan tarif, kami sampaikan bahwa untuk sektor otomotif akan dilakukan pembahasan secara khusus,” ujarnya.

Menperin juga memaparkan hasil pertemuan dengan Ketua Liga Parlemen Indonesia- Jepang Toshihiro Nikai dari Liberal Democratic Party (LDP), bahwa LDP akan membuat tim untuk membantu Indonesia dalam mempersiapkan diri bergabung ke TPP.

“Tim ini akan membantu Indonesia dalam menyusun roadmap untuk persiapan tersebut,” kata Airlangga.

Selain itu, LDP akan juga mendorong program pelatihan vokasi di Indonesia. “Saat ini, Jepang sudah memulai beberapa prototipe SMK khusus Industri. Kami dapat mengirimkan tim untuk belajar mengenai hal tersebut dan dikembangkan di Indonesia serta bila diperlukan akan dibuat skema ODA (Official Development Assistance),” paparnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan Indonesia akan tergabung dalam beberapa blok dagang seperti konvensi kemitraan negara-negara di kawasan pasifik, atau yang dikenal dengan Trans Pacific Partnership (TPP).

Putusan ini diambil demi menghindari adanya pengenaan tarif sebesar 15 persen sampai 20 persen, untuk setiap produk Indonesia yang diekspor ke negara-negara anggota TPP.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian memperkirakan keikutsertaan Indonesia dalam TPP baru dapat dilakukan pada 2022. 

Hal itu lantaran Indonesia memerlukan penyesuaian untuk dapat bergabung dalam aliansi dagang yang dibentuk Amerika Serikat dan 11 negara mitranya di kawasan Pasifik tersebut.