Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Tahun Jokowi-JK, OJK Respons Positif Upaya Dorong Ekonomi

Kompas.com - 20/10/2016, 12:50 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons positif berbagai upaya yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla guna mendorong perekonomian selama dua tahun terakhir.

Regulator menilai, upaya-upaya yang ditempuh pemerintah untuk merespons tantangan ekonomi sudah tepat.

“Paket-paket kebijakan sudah diupayakan untuk merespons, terutama merespons karena memang pelemahan ekonomi dunia terus berlanjut, terutama sejak dua tahun lalu. Sehingga, respons yang struktural menurut saya sangat diperlukan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad di Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Muliaman mengungkapkan, banyak paket kebijakan yang sudah diterbitkan pemerintah sejalan dengan upaya untuk menggenjot roda perekonomian di tengah melambatnya perekonomian global.

Ia memberi contoh antara lain paket kebijakan ekonomi terkait penyederhanaan dan program izin usaha, serta paket kebijakan lainnya.

Di sektor keuangan, lanjut Muliaman, pihaknya memuji langkah pemerintah untuk mendorong akses keuangan yang semakin kuat, terutama terkait keputusan presiden tentang strategi keuangan inklusif.

Muliaman menjelaskan, hal ini sejalan dengan apa yang dirasakan dunia saat ini tentang pentingnya keuangan inklusif.

“Mendekatkan layanan keuangan untuk seluruh masyarakat itu bisa memberdayakan, terutama bisa melepas mereka dari himpitan kemiskinan,” tutur Muliaman.

Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) tersebut mengungkapkan, dirinya memandang berbagai langkah yang sudah ditempuh pemerintahan Jokowi-JK selama dua tahun ini guna merespons kondisi ekonomi global, yakni dengan cara penyederhanaan dan perbaikan iklim investasi, hingga inklusi keuangan memang sudah sepatutnya dilakukan.

Ke depan, Muliaman menyatakan perlu untuk dilakukan intensifikasi dan penekanan fokus kebijakan. Selain itu, perlu juga dilakukan tinjauan ulang atau review terkait kebijakan yang sudah diambil, salah satunya terkait inklusi keuangan.

“Kegiatan-kegiatan keuangan yang memerlukan sinergi, karena sektor keuangan terkait dengan teknologi dan sampai pemda. Ini yang menurut saya tahun 2017 dan 2018 perlu didorong,” terang Muliaman.

Kompas TV 2 Tahun Memimpin, Kenerja Jokowi-JK Jadi Sorotan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com