Gelontorkan Rp 500 Miliar, LPDB Bidik Pembiayaan "Start Up" dan TKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berencana menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha rintisan atau start up dan pembiayaan tenaga kerja Indonesia (TKI) pada tahun 2017.

Direktur LPDB Kementerian KUKM Kemas Denial mengatakan, pembiayaan tersebut akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp 500 miliar.

"Jumlah itu bisa dibagi-bagi. Nanti mungkin bisa Rp 200 miliar untuk start up. Saat ini sedang dibahas. Mungkin bantuan pembiayaannya bisa berkisar antara Rp 25 juta hingga Rp 50 juta per orang," ujar Kemas di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Kemas menuturkan, selain memberikan kredit kepada pelaku start up, LPDB juga akan memberikan pinjaman kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sudah kembali ke Tanah Air.

"Ini juga masih dalam penjajakan. Bagaimana caranya agar dana LPDB ini bisa disalurkan kepada TKI yang sudah kembali. Intinya kami ingin meningkatkan perekonomian mereka," ujar Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi UKM Meliadi Sembiring.

Menurut Meliadi, pembiayaan TKI tidak hanya sekadar pembiayaan, tetapi juga pelatihan dan pengembangan usahanya.

"Jadi mereka (TKI) selain punya uang juga perlu pengembangan, ada pembinaan-pembinaan agar usaha mereka dapat berjalan dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) akan menurunkan suku bunga kredit hingga di bawah tujuh persen pada 2017.

Hal ini dilakukan seiring dengan rencana pemerintah yang akan menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 9 persen menjadi 7 persen pada 2017.

LPDB saat ini telah menyalurkan dana bergulir sebanyak Rp 7,5 triliun dari 2008 sampai 2016 kepada sekitar 5.000 KUKM yang tersebar di seluruh Indonesia.