Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Industri Kecil Menengah Didorong Dapatkan Sertifikat SNI untuk Tingkatkan Daya Saing

Kompas.com - 21/10/2016, 21:26 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian tengah memfasilitasi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).

Upaya penerapan SNI ini dilakukan guna menjamin kualitas produk yang dihasilkan sehingga daya saingnya meningkat.

“Kami terus mendorong produk IKM mampu berdaya saing tinggi baik di pasar lokal maupun global. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal IKM, diantaranya melalui pelatihan, pendampingan serta bimbingan teknis,” kata Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih dalam keterangan resminya kepada Kompas.com, Jumat (21/10/2016).

Hal ini diungkapkan Gati saat acara Workshop dan Fasilitasi Sertifikasi SNI Wajib Mainan Anak dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan PT Sucofindo (Persero).

“Nantinya dipilih 10 IKM mainan anak dan 10 IKM produk kayu dan olahan kayu yang disertifikasi (SNI) secara gratis,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Komersial I Sucofindo M. Heru Riza mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk terus mendukung kebijakan pemerintah mengenai kemudahan berusaha bagi IKM.

Workshop dan sertifikasi gratis ini juga merupakan salah satu kontribusi Sucofindo dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

“Sucofindo sebagai perusahaan inspeksi, pengujian, sertifikasi dan pelatihan yang telah terakreditasi akan menanggung biaya sertifikasi sebagai wujud nyata perusahaan untuk memberikan bantuan kepada IKM di Indonesia agar lebih mampu menghadapi persaingan bisnis,” paparnya.

Secara kualitas, produk IKM tidaklah kalah dengan produk dari negara lainnya, namun beberapa IKM belum memahami proses sertifikasi dan sebagian terkendala dengan biaya sertifikasi.

Dalam upaya pengembangan IKM mainan anak, beberapa kegiatan nyata telah dilakukan Ditjen IKM Kemenperin, antara lain melakukan sosialisasi dan fasilitasi SNI di Yogyakarta, Jakarta, dan Surabaya pada tahun 2014 yang melibatkan 130 IKM.

“Pada tahun 2015, kami kembali memberikan fasilitasi sertifikasi SNI mainan anak kepada 11 IKM,” tuturnya.

Sedangkan, pada tahun 2016, Ditjen IKM Kemenperin melakukan bimbingan teknis SNI wajib mainan anak di tujuh daerah yaitu Palu, Yogyakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung, dan Bogor dengan melibatkan sebanyak 210 IKM dan memberikan 20 sertifikat SNI kepada peserta yang memenuhi persyaratan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com