Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kadin: Komunikasi Langsung Menjadi Kekuatan Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 25/10/2016, 10:08 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunikasi langsung menjadi kekuatan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK juga kerap mendengar langsung berbagai keluhan, masukan, dan kritikan para pemangku kepentingan lainnya.

"Mendengar dan berkomunikasi langsung dengan para pemangku kepentingan menjadi kekuatan pemerintahan Jokowi-JK," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Selasa (25/10/2016).

Rosan mengatakan, sejak dilantik sebagai Presiden ke rujuh Republik Indonesia, pada 20 Oktober 2014, berbagai gebrakan dilakukan pemerintahan Jokowi‎-JK, di antaranya, menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi I sampai XIII, program pengampunan pajak (tax amnesty), dan reformasi hukum.

"Capaian ini menjadi landasan untuk menyelenggarakan Rembuk Nasional 2016. Syukurlah, animo masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti Rembuk Nasional," katanya.

Rosan mengungkapkan, Rembuk Nasional 2016‎ yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, analis, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha, relawan Jokowi-JK, dan masyarakat secara keseluruhan, menyoroti secara mendalam pemerintahan Presiden Jokowi-JK, baik di bidang ekonomi, bisnis, keuangan, pembangunan infrastruktur, pendidikan vokasi, sosial, budaya, politik, hukum, dan keamanan.

Disebutkan, selama dua tahun, Jokowi-JK dinilai berhasil meletakkan fondasi kokoh pembangunan nasional dengan menjalankan pemerintahan yang mengacu pada Program Nawacita.

‎"Ada 63 rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Jokowi," ucap Rosan.

Disebutkan, ke-63 ‎rekomendasi itu berasal dari tujuh bidang. Pertama, bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Kedua, politik, hukum, dan keamanan (Polhukam). Ketiga adalah kemaritiman.

Keempat, pendidikan vokasi dan sumber daya manusia (SDM). Kelima pariwisata dan industri kreatif. Keenam, infrastruktur, konektivitas, dan lingkungan hidup. Ketujuh adalah sosial, budaya, dan pencapaian daerah.

"Rembuk Nasional juga dihadiri Bapak Basuki Tjahaja Purnama ‎dan Bupati Banyuwangi Bapak Abdullah Azwar Anas dan Bupati Lahat Saifudin Aswari Rivai," kata Rosan.

Pada kesempatan itu, Basuki Tjahaja Purnama memaparkan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diantaranya cashless society, pembangunan rumah susun sederhana sewa, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Sementara itu, di bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan, peserta Rembuk Nasional 2016 menyampaikan 7 rekomendasi agar dapat mendorong percepatan reindustrialisasi di Indonesia.

Rekomendasi pertama adalah terkait penyederhanaan perizinan di sektor industri. Saat ini, birokrasi pengurusan izin masih berbelit-belit. Misalnya, pengurusan izin usaha perhotelan, dimana izin lift, genset dan domisi masih diurus sendiri-sendiri.

Kedua‎, perbaikan dan harmonisasi tarif. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Keempat, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai kebutuhan sektor industri. Kelima, pembiayaan reindustri.

Keenam, pengembangan sektor pangan ‎melalui reindustrialisasi. Ketujuh, sinergitas antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kalangan swasta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com