Kadin: Komunikasi Langsung Menjadi Kekuatan Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunikasi langsung menjadi kekuatan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK juga kerap mendengar langsung berbagai keluhan, masukan, dan kritikan para pemangku kepentingan lainnya.

"Mendengar dan berkomunikasi langsung dengan para pemangku kepentingan menjadi kekuatan pemerintahan Jokowi-JK," kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Selasa (25/10/2016).

Rosan mengatakan, sejak dilantik sebagai Presiden ke rujuh Republik Indonesia, pada 20 Oktober 2014, berbagai gebrakan dilakukan pemerintahan Jokowi‎-JK, di antaranya, menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi I sampai XIII, program pengampunan pajak (tax amnesty), dan reformasi hukum.

"Capaian ini menjadi landasan untuk menyelenggarakan Rembuk Nasional 2016. Syukurlah, animo masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti Rembuk Nasional," katanya.

Rosan mengungkapkan, Rembuk Nasional 2016‎ yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, analis, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha, relawan Jokowi-JK, dan masyarakat secara keseluruhan, menyoroti secara mendalam pemerintahan Presiden Jokowi-JK, baik di bidang ekonomi, bisnis, keuangan, pembangunan infrastruktur, pendidikan vokasi, sosial, budaya, politik, hukum, dan keamanan.

Disebutkan, selama dua tahun, Jokowi-JK dinilai berhasil meletakkan fondasi kokoh pembangunan nasional dengan menjalankan pemerintahan yang mengacu pada Program Nawacita.

‎"Ada 63 rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Jokowi," ucap Rosan.

Disebutkan, ke-63 ‎rekomendasi itu berasal dari tujuh bidang. Pertama, bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Kedua, politik, hukum, dan keamanan (Polhukam). Ketiga adalah kemaritiman.

Keempat, pendidikan vokasi dan sumber daya manusia (SDM). Kelima pariwisata dan industri kreatif. Keenam, infrastruktur, konektivitas, dan lingkungan hidup. Ketujuh adalah sosial, budaya, dan pencapaian daerah.

"Rembuk Nasional juga dihadiri Bapak Basuki Tjahaja Purnama ‎dan Bupati Banyuwangi Bapak Abdullah Azwar Anas dan Bupati Lahat Saifudin Aswari Rivai," kata Rosan.

Pada kesempatan itu, Basuki Tjahaja Purnama memaparkan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diantaranya cashless society, pembangunan rumah susun sederhana sewa, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Sementara itu, di bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan, peserta Rembuk Nasional 2016 menyampaikan 7 rekomendasi agar dapat mendorong percepatan reindustrialisasi di Indonesia.

Rekomendasi pertama adalah terkait penyederhanaan perizinan di sektor industri. Saat ini, birokrasi pengurusan izin masih berbelit-belit. Misalnya, pengurusan izin usaha perhotelan, dimana izin lift, genset dan domisi masih diurus sendiri-sendiri.

Kedua‎, perbaikan dan harmonisasi tarif. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Keempat, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai kebutuhan sektor industri. Kelima, pembiayaan reindustri.

Keenam, pengembangan sektor pangan ‎melalui reindustrialisasi. Ketujuh, sinergitas antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kalangan swasta.