Menhub: 140 Jembatan Timbang Rawan Berpotensi Terjadinya Pungli

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan Kementerian Perhubungan bakal mengambil alih pengelolaan jembatan timbang dari pemerintah daerah (pemda).

Ini dilakukan, untuk menghindari adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan petugas.  Menurut dia, sebanyak 140 jembatan timbang rawan berpotensi terjadinya pungli. 

"Kemenhub akan mengelol jembatan timbang. Ada 140 jembatan timbang yang harus dikelola. Semua ini notabene banyak pungli,"ujar Budi Karya Sumadi, dalam diskusi Forum Perhubungan bersama Kompas di Hotel Century Park, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Budi menuturkan, dengan kejadian pungli tersebut peringkat kinerja logistik Indonesia versi

Bank Dunia turun dari 53 menjadi 63.

"Ini amanah baik, bagaimana cari jalan keluarnya. Makanya kita bilang perlu ada solusi karena masih ada fakta pungli seperti ini. Solusi pasti beragam, tapi bagaimana membuat suatu cara pengamanannya," ujarnya.

Menhub mengatakan, dirinya akan menegakkan kembali budaya malu kepada semua petugas yang melakukan pungli.

Sebelumnya, Menhub telah membentuk satgas pemberantasan pungli di Kementerian Perhubungan . Satgas tersebut dibentuk menindaklanjuti temuan operasi praktik pungli di Kemenhub beberapa waktu lalu.

Adapun satgas tersebut dibentuk bersama Kemenhub, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan juga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).