BBM Satu Harga, Pertamina Minta Polda dan Pemda Bantu Pengawasan

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto menaksir perseroan harus merogoh anggaran hingga Rp 800 miliar untuk memperlancar pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah timur, khususnya Papua.

Dengan demikian, target Presiden Joko Widodo “BBM Satu Harga” bisa tercapai. Menurut Dwi, kelancaran pasokan menjadi kunci utama “BBM Satu Harga”, di samping upaya efisiensi.

Pasokan yang tidak lancar, kata Dwi, akan membuat harga BBM di suatu daerah, utamanya di daerah terluar menjadi sangat fluktuatif.

“(Agar harganya stabil) Kami akan kerja sama dengan Pemda dan Polda,” kata Dwi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/10/2016).

Dwi mengatakan, untuk memastikan harga BBM berlanjut stabil dan tidak hanya beberapa saat, maka pengawasan harus dilakukan.

Pengawasan tidak bisa dilakukan oleh Pertamina sendiri, melainkan juga pemerintah di daerah dan aparat keamanan di daerah.

Sebelumnya, Pertamina melalui siaran persnya menyatakan akan mengambil sejumlah langkah untuk menurunkan harga BBM di Papua.

Pertama, mendatangkan pesawat khusus, Air Tractor, yang merupakan best practise dalam pengiriman BBM via udara.

Kedua, Pertamina mendirikan lembaga penyalur BBM di delapan kabupaten pegunungan dan pedalaman.

Kabupaten tersebut yaitu Puncak, Nduga, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Yalimo,Tolikara, Intan Jaya dan Pegunungan Arfak.