Menunggu APBN yang Tidak Utopis...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan panjang postur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) beserta asumsi makroekonomi 2017 memasuki tahap akhir.

Hari ini, Rabu (26/10/2016) pukul 13.00 WIB, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar Rapat Paripurna untuk mengesahkan postur APBN 2017 beserta asumsi makroekonomi menjadi undang-undang.

Sejak awal diajukan pada Agustus 2016 lalu, postur APBN sudah melalui serangkaian pembahasan yang pelik di DPR. Mulai dari rapat tingkat satu di Komisi dan tingkat dua di Badan Anggaran DPR.

Peliknya rapat pembahasan APBN 2017 bukan tanpa alasan. Sebab selama dua tahun Pemerintahan Jokowi-Kalla, penyusunan APBN dan APBN-P kerap menuai kritikan.

Target pertumbuhan ekonomi, target penerimaan pajak, dan target-target lainnya dipatok tinggi. Aroma utopis pun muncul.

Bahkan para pelaku pasar menilai APBN yang disusun dalam dua tahun Pemerintahan Jokowi-Kalla tidak realistis.

DPR Injak Rem

Bila menelisik ke belakang, ada hal yang berbeda saat pembahasan APBN Pemerintahan SBY-Boediono dan  Pemerintahan Jokowi-Kalla.

Perbedaan itu dirasakan pula olah para Anggota DPR Komisi XI. Saat masa pemerintahan sebelumnya, APBN justru disusun dengan begitu ketat, bahkan cenderung pesimistik.

Target pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara kerap dipatok tidak terlalu tinggi.

Saking ketatnya, Komisi XI DPR selalu sibuk memberikan injeksi, melalui kritik dan masukan, kepada pemerintah untuk menaikkan target-targetnya saat pembahasan di DPR.

Tetapi kesibukan Anggota DPR itu berubah.

"Dalam dua tahun ini sebaliknya ini terjadi. Pemerintah luar biasa menggebu-gebu, kami justru yang sibuk menekan pedal rem," tutur Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno.

Pada 2015 misalnya, pertumbuhan ekonomi dipatok di angka 5,7 persen. Kenyataanya, pemerintah hanya bisa mencapai pertumbuhan 4,73 persen saja.

Begitu juga dengan realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2015 tercatat hanya Rp 1.491,5 triliun, atau hanya 84,7 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang sebesar Rp 1.761,6 triliun.