Ini Arti Penting ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui gelaran ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum dan Indonesia Infrastructure Week pada 8 hingga 11 November 2016.

Ketua Umum Kadin, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum akan memberikan kesempatan bagi pemerintah pusat maupun daerah, BUMN, para pengembang teknologi, dan layanan terkemuka di sektor swasta, dan investor-investor besar untuk menjalin hubungan strategis.

"Forum ini telah dirancang khusus untuk menawarkan para investor global dan pemimpin industri yang telah diundang sebuah kesempatan langka untuk bertemu dengan semua otoritas investasi nasional dan kamar dagang terkemuka," ujar Rosan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/11/2016).

Rosan mengatakan, Indonesia Infrastructure Week merupakan rangkaian kegiatan pameran dan konferensi infrastruktur tahunan, yang menawarkan peluang investasi bagi para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan daerah serta pemimpin perusahaan BUMN dalam rangka memfasilitasi kemitraan baru yang dapat mempercepat agenda pembangunan infrastruktur nasional.

Sementara itu, dalam ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum, akan disampaikan enam proyek infrastruktur nasional yang akan dipaparkan di depan investor dan industri infrastruktur terkemuka dari negara anggota ASEAN dan belahan dunia lainnya.

Proyek prioritas yang akan ditampilkan antara lain jalan tol Yogyakarta-Solo, Ro-Ro Bitung-Davao, Pelabuhan Kuala Tanjung, Bandar Internasional Kertajati, program pembangunan pembangkit listrik 35.000 Megawatt (MW), dan jalan tol Sukabumi-Ciranjang-Padalarang.

Berdasarkan dokumen rencana induk konektivitas ASEAN, indikasi kebutuhan investasi infrastruktur negara-negara anggota ASEAN adalah sebesar 110 miliar dollar atau setara dengan Rp 1.430 triliun tiap tahun.

Selain Indonesia, tamu kehormatan dari negara ASEAN akan memaparkan proyek nasional negara masing-masing.

Kemudian dilanjutkan dengan diskusi para panelis yang terdiri atas sektor swasta, BUMN, dan pemangku kepentingan terkait yang mempunyai pengalaman yang baik dalam melaksanakan proyek-proyek, kesepakatan prosedur lintas perbatasan sampai dengan program pengembangan sumber daya manusia.