Pengelolaan Blok Tuban Bakal Libatkan 4 Kabupaten

LAMONGAN, KOMPAS.com – Beberapa hari lalu, empat kepala daerah sudah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka pengelolaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang ada di Blok Tuban. Empat kepala daerah tersebut adalah, Bupati Lamongan, Gresik, Tuban, dan Bojonegoro.

Sebuah komitmen yang rupanya disambut gembira oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Di mana ia menyebut, komitmen kerja sama tersebut merupakan sebuah lompatan dan keberanian besar untuk mengambil risiko.

“Karena jika ini berhasil, daerah akan mendapatkan penghasilan besar yang bisa digunakan demi kesejahteraan masyarakat,” tutur Pakde Karwo-sapaan akrab Soekarwo, Sabtu (5/11/2016).

Ia pun lantas menyebut, peraturan yang ada selama ini adalah adanya participating interest (penyertaan modal) 10 persen, dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.

Hanya saja, Pakde Karwo berkeinginan, agar daerah bisa memegang saham hingga 55 persen yang sekaligus bertindak menjadi operatornya.

“Ini sekarang tinggal dicari skema pembiayaannya, sehingga pengelolaan Blok Tuban tidak sampai harus diserahkan kepada pihak ketiga, apalagi investor asing. Saya yakin, kita mampu mengelolanya sendiri,” terangnya.

Pakde Karwo lantas merujuk pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Riau, yang sudah bisa menjadi operator minyak dan gas bumi yang ada di sana.

Yakni PT Sarana Pembangunan Riau, yang menjadi operator pengelolaan Blok Langgak yang sebelumnya dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia.

“Ini adalah titik awal penting, harus kompak dan sudah waktunya untuk mengambil keputusan berani yang sangat strategis. Karena ini akan menjadi solusi pembiayaan bagi daerah,” tegasnya.

Pakde Karwo berjanji, secepatnya akan melakukan upaya pendekatan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk merealisasikan BUMD yang ada di Jawa Timur sebagai pengelola Blok Tuban.

“Bersama dengan Bupati Lamongan, Gresik, Tuban, dan Bojonegoro, saya akan coba melakukan pendekatan kepada Kementerian ESDM, supaya Blok Tuban dapat dikelola oleh BUMD di Jawa Timur sendiri,” pungkasnya.

Pemerintah daerah, kata dia, berupaya dapat mengelola Blok Tuban ini sebagai operator saat Kontrak Kerja Sama (KKS) Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB-PPEJ), berakhir pada 28 Februari 2018 mendatang.