Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jonan: Akan Ada Tarif Listrik Khusus untuk Daerah Terpencil

Kompas.com - 17/11/2016, 15:15 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, untuk menarik minat swasta berinvestasi membangun pembangkit di wilayah terpencil Indonesia akan ada tarif listrik khusus.

"Untuk tarif khusus boleh, pasti dengan persetujuan pemerintah. ‎Ini untuk wilayah-wilayah yang belum bisa dijangkau PLN," ujar Jonan di Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Mantan Menteri Perhubungan ini mengatakan, untuk detil besaran tarif listrik daerah akan tercantum dalam peraturan yang nantinya dalam waktu dekat diterbitkan.

"Detilnya nanti setelah peraturannya keluar," ucap Jonan.

Pihaknya juga akan mengeluarkan peraturan tentang investasi swasta melistriki wilayah terpencil, tanpa menggunakan jaringan listrik yang dibangun PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Peraturan tersebut pun bukan tanpa alasan, Jonan menyadari bahwa target pencapaian yang diberikan Presiden untuk mengaliri listrik ke seluruh desa terpencil di 2019 sangat besar, namun mau tidak mau keinginan Presdien harus direalisasikan.

Maka dari itu, percepatan penyaluran listrik ini akan diserahkan ke pihak swasta untuk mewujudkannya, sehingga dalam waktu dekat akan diterbitkan peraturan untuk melistriki wilayah pedesaan terpencil.

"Kalau PLN belum sempat, ya ditawarkan ke swasta, ini untuk wilayah-wilayah yang belum bisa dijangkau PLN," tutur Jonan.

Jika telah ada investor swasta yang menyatakan keinginannya untuk berinvestasi di kelistrikan daerah, pihaknya meminta agar penyalurannya bersumber dari pemanfaatan energi baru terbarukan.

"Jadi di wilayah timur dan provinsi-provinsi kepulauan itu tidak ada sambungan kabel. Jadi bangun kabel sendiri, transisi tegangan rendah," ‎pungkasnya.

Kompas TV Jokowi Targetkan 2019 Papua Bisa Nikmati Listrik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com